REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, kritik dan masukan merupakan salah satu dasar dalam mengambil kebijakan yang diambil pemerintah. Karena itu, kata dia, pemerintah tidak menolak jika ada kritikan yang masuk.
"Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ujar Mahfud dalam siaran pers, Jumat (6/8).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku justru sangat senang ada kampus dan mahasiswa yang kritis. Sebab, kata dia, pemerintah tidak pernah menganggap mahasiswa kritis sebagai musuh. Karena itu dia mengajak para pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang kritis, sekaligus juga memfasilitasi mereka untuk berpikir rasional dan bertanggung jawab.
"Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang kritis itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga," jelas Mahfud.
Semua itu dia sampaikan ketika berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rangka menjaga kondusivitas politik, hukum, dam keamanan selama masa pandemi Covid-19. Dalam dialog virtual tersebut, para pimpinan perguruan tinggi dari 820 kampus negeri maupun swasta berkesempatan melakukan tanya jawab dengan pemerintah.
Salah satu masalah yang ditanyakan para rektor adalah kebebasan berpendapat di era pandemi. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah, menyatakan, perlu ada kepastian terkait dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar di kampus-kampus.
“Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan pendapat," ujar Ahmad.
Kemudian Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, mengatakan, tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusivitas, terutama dalam aspek politik, hukum, dan keamanan. Selain itu, dia mengatakan, hambatan utama dalam mengatasi hal tersebut adalah soal komunikasi.
"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa," ujar Yuliandri.
Terkait peran kampus dalam membantu penanganan pandemi, Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama, mengatakan, sudah ada banyak hal yang dilakukan oleh kampus-kampus. Karena itu, kata dia, forum dialog yang diselenggarakan Mahfud akan bermanfaat untuk saling berbagi informasi antarpimpinan kampus, sekaligus menyampaikan masukan untuk pemerintah.
"Kita sangat jarang bertemu seperti ini, padahal sangat dibutuhkan. Karena itu, terima kasih kepada Menko Polhukam, mungkin beliau karena orang perguruan tinggi jadi paham betul. Kita dipertemukan di sini, bersama-sama kita akan bisa menyelesaikan persoalan, termasuk Covid-19 ini,” ujar dia.
Lalu, peran perguruan tinggi dalam penanganan pandemi Covid-19 juga ditegaskan oleh Rektor Universitas Hasanudin Makassar, Dwia Aries Tina Pulubuhu. Menurut dia, kampus-kampus melalui satuan tugasnya (satgas) beraksi secara nyata dalam penanganan Covid-19.
"Satgas Covid Universitas Hasanudin dan universitas lain beraksi secara nyata ikut membantu, bukan hanya civitas akademika dan alumni, tapi juga pada masyarakat luas, seperti membantu rumah sakit bahkan menggalang dana," kata dia.
Mahfud dan Menristekdikbud, Nadiem Makarim, yang juga hadir pada kesempatan itu, mengapresiasi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh para pimpinan perguruan tinggi, baik adalah mensukseskan program Merdeka Belajar, maupun upaya-upaya yang terkait dengan pematuhan protokol kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
