Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Pencatutan NIK, Pemerintah Diminta Segera Carikan Solusi

Kamis 05 Aug 2021 19:00 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Indira Rezkisari

Kasus pencatutan NIK untuk penggunaan vaksinasi ditemukan di Indonesia. Perbaikan data kependudukan harus dilakukan agar pemilik NIK asli bisa menerima haknya divaksinasi.

Kasus pencatutan NIK untuk penggunaan vaksinasi ditemukan di Indonesia. Perbaikan data kependudukan harus dilakukan agar pemilik NIK asli bisa menerima haknya divaksinasi.

Foto: ANTARA/Fransisco Carolio
Pencatutan NIK untuk vaksin jadi catatan perbaikan data kependudukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, meminta pemerintah segera mencarikan solusi bagi masyarakat yang ingin divaksin namun nomor induk kependudukan (NIK) miliknya dicatut oleh orang lain. Ia mendorong agar dinas terkait bisa mengkoordinasikan agar yang bersangkutan bisa segera mendapatkan layanan vaksinasi.

"Entah itu Dinas Kependudukan, kemudian juga Dinas Kesehatan, mencari solusi bersama ya, yang penting hak warga negara itu bisa dipenuhi, bisa dipenuhi dan dicarikan solusi, itu yang paling penting saat ini," kata Rahmad kepada Republika, Kamis (5/8).

Rahmad menuturkan, jika dalam prosesnya ditemukan ada ada kesengajaan, kelalaian dan hal-hal lain di luar kendala teknis, maka pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum perlu mendalami hal tersebut secara tuntas. Dia memandang kasus tersebut tidak kali ini saja. Dirinya mengaku juga pernah menemui kasus serupa.  

"Tetangga saya pun juga ada kendala, seperti anaknya yang mau divaksin ternyata nggak bisa ternyata sudah NIK-nya itu sudah terdaftar orang lain gitu loh, ini juga harus dicari solusi. Yang penting adalah sambil berjalan diperbaiki datanya kemudian disempurnakan kenapa itu harus terjadi seperti ini, saya kira harus mencari solusi bersama," terangnya.

Dia juga meminta Dirjen Dukcapil segera memperbaiki adanya data kependudukan ganda. Selain itu koordinasi dengan kedutaan besar negara lain juga perlu dilakukan terkait bagaimana mekanisme vaksinasi warga negara asing di Indonesia. Jangan sampai peristiwa pencatutan NIK kembali terulang di kemudian hari.

"Intinya harus didalami, harus diselesaikan tuntas soal ini," tegas politikus PDIP tersebut.

Sementara itu Anggota Komisi II DPR lainnya, Mardani Ali Sera, memandang persoalan pencatutan NIK milik warga negara Indonesia (WNI) yang dipakai warga negara asing (WNA) merupakan kejadian yang serius. Ia meminta kepolisian menyelidiki kasus tersebut.

"Kedua, ini menjadi pelajaran agar koordinasi antara Kemenkes dengan Kemendagri dalam pelaksanaan vaksinasi. Ketiga, akan selalu ada penyimpangan dan tetap fokus ke pelaksanaan vaksinasi," ucapnya.


Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA