Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Ridwan Kamil Keluhkan Pemprov Hanya 'Tukang Pos' Vaksin

Kamis 05 Aug 2021 10:53 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Mas Alamil Huda

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Foto: Edi Yusuf/Republika
Distribusi vaksin akan lebih efektif dan efisien jika pemprov diberikan kewenangan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar provinsi memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur distribusi vaksin ke kabupaten/kota agar lebih tepat sasaran dan pas. Dia menilai, distribusi vaksin ke kabupaten/kota akan lebih efektif dan efisien jika pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk mengatur daftar alokasi. 

Ridwan Kamil mengatakan, selama ini provinsi hanya menjadi 'tukang pos' atau penyalur vaksin ke kabupaten/kota. Sementara, daftar alokasi telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kabupaten/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan. 

“Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi. Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat),” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu petang (4/8).

Emil mengatakan, ia punya analisis sendiri agar vaksinasi di daerah tepat sasaran. Jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima kabupaten/kota yang dalam hitungan lima hari sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.  

“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” katanya. 

Menurut Emil, untuk vaksinasi massal agar selesai Desember 2021 Jabar butuh 22 ribu vaksinator baru. Saat ini sedang dipenuhi bekerja sama dengan stakeholders seperti asosiasi perawat, TNI/Polri, hingga relawan. 

“Puncaknya adalah kalau Desember harus beres maka Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi? Kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” katanya. 

Di Jabar sendiri, kata dia, ada lima besar daerah dengan cakupan vaksinasi tinggi yakni Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Bogor. Sedangkan yang masuk kategori rendah, kata dia, adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

“Kota/kabupaten yang vaksinasi tinggi tingkat kematian rendah. Sebaliknya yang vaksinasi rendah tingkat kematian tinggi,” katanya. Oleh karena itu, kata dia, Satgas Covid-19 Jabar sedang menyiapkan inovasi dalam distribusi alokasi vaksin hingga penyuntikan yang dilakukan agar sesuai dan proporsional dengan kondisi wilayahnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA