Wednesday, 22 Safar 1443 / 29 September 2021

Wednesday, 22 Safar 1443 / 29 September 2021

Bansos Rp 300 Ribu per KK Mulai Disalurkan Agustus Ini

Kamis 05 Aug 2021 06:35 WIB

Rep: Eva Rianti/ Red: Mas Alamil Huda

Petugas Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Pabuaran Cibadak RT 02/03 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. (ilustrasi)

Petugas Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Pabuaran Cibadak RT 02/03 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. (ilustrasi)

Foto: ANTARA/Arif Firmansyah
Bansos tersebut ditargetkan bakal direalisasikan pada bulan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, bakal meluncurkan bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp 300 ribu per KK kepada warga Kota Tangerang. Bansos tersebut ditargetkan bakal direalisasikan pada bulan ini. 

“Bantuan Rp 300 ribu per KK ini khusus untuk masyarakat yang namanya sudah tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi belum menerima bantuan sepanjang tahun 2021,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Ricky Fauzan dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Ricky mengatakan, bansos yang dikemas dengan tajuk ‘Tangerang Peduli Sesama’ itu akan segera dilaksanakan pada bulan ini. “Cuma ini masih berproses, mudah-mudahan awal pekan Agustus ini bisa terlaksana,” terangnya.

Selain bansos tunai tersebut, Ricky menyebut pihaknya juga bakal menyalurkan bantuan logistik kepada 1.300 anak yatim di Kota Tangerang. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah anak yatim secara individu serta diberikan kepada yayasan.

“Untuk yang bantuan permakanan anak yatim akan kita beri sembako berupa minyak, beras, lauk dalam kemasan kaleng, dan susu,” jelasnya.

Menanggapi dugaan praktik pungutan liar (pungli) bansos di Kota Tangerang yang mencuat belakangan ini, Ricky memastikan agar hal itu tidak terjadi. Dia menyebut, Dinsos melakukan pendampingan dan arahan bagi para tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk menghindari praktik pungutan tersebut. 

“Kita juga minta bagi para penerima bantuan untuk tidak memberi (pungutan) karena mereka (tenaga sosial) telah menerima insentif lainnya,” tutupnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA