REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta antarkementerian berkoordinasi dan menerapkan pola komunikasi yang solutif dalam penanganan Covid-19.

"Antarkementerian tidak mungkin dalam penanganan Covid-19 berjalan masing-masing, maka pola komunikasi politik yang sifatnya koordinatif butuh pola komunikasi yang solutif, tidak saling menyerang atau saling lempar," kata politikus dari Fraksi PDIP tersebut dalam dialog produktif tentang mengupas skema bansos dikala pandemi yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (4/8).

Menurut dia, dalam penyaluran bansos bagi warga yang terdampak pandemi juga perlu duduk bersama mencari solusi praktis, agar permasalahannya dapat diselesaikan sehingga tepat sasaran. Sebelumnya, masih ada laporan terkait pungutan liar atau pun pemotongan bansos di daerah serta masih ada yang tidak tepat sasaran. Dia mengatakan, pada penyaluran bantuan sosial, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga tidak bisa parsial.

Terkait pengawasan bansos, Diah menyebut DPR mengawasi termasuk di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, juga menerima banyak masukan. "Bahkan di tiap prosesnya kita berkomunikasi dengan Menteri Sosial dan perangkatnya termasuk bagaimana distribusi PT Pos dan Bulog kita semua memantau," tambahnya.