REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pengelolaan suplai vaksin Covid-19 di Jabar dapat diperbaiki. Karena, Ridwan Kamil menilai, daftar alokasi vaksin untuk kabupaten kota berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI masih belum akurat.
Hal tersebut, disampaikan Ridwan Kamil menyusul telah datangnya vaksin Sinovac sebanyak 85.510 vial dan sebanyak 170 vial untuk vaksin Astra Zeneca pada Senin (1/8)."Kuota vaksin dari pusat alokasi M1 Agustus 856.800 dosis. Pembagian ke kota kabupaten sudah saya sampaikan, kami menerima daftar distribusi dari kemenkes," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu (4/8).
Emil mengatakan, pihaknya telah melakukan analisa sederhana. Berdasarkan hal tersebut, Emil mengusulkan agar metoda distribusi vaksin yang akan disalurkan kepada setiap daerah di Jabar dilakukan provinsi. "Kalau sekarang ini kita ibaratnya hanya jadi tukang pos, menerima vaksin, kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi," katanya.
Menurut Emil, kalau mengikuti rekomendasi dari Kemenkes, pihaknya menemukan terdapat lima kabupaten kota yang kekurangan kuota vaksin. Bahkan, dalam hitungan lima hari sudah habis sehingga tidak dapat melanjutkan vaksinasi."Sementara ada juga yang dikasih menurut teori kemenkes, lampiran, di satu bulan itu belum habis," katanya.
Karena itu, Emil meminta agar pengelolaan suplai vaksin tersebut diserahkan ke provinsi, termasuk dalam mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi. Selain itu, provinsi juga bisa mebagikan kepada pihak ketiga untuk mengenjot percepatan vaksinasi di Jabar.
Apalagi, kata dia, berdasarkan kesanggupan puskesmas, klinik rumah sakit dan infrastruktur pemerintah hanya dapat menjangkau 60 persen."40 persen harus dikeroyok oleh infrastruktur non pemerintah," katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat juga sudah memutuskan kesuksesan vaksinasi ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 50 persen pemerintah daerah, 25 persen TNI dan 25 persen Polri.
Adapun jumlah distribusi vaksin Covid-19 di Jabar tertinggi adalah Kota Bandung, 2.547.000 dosis, kota bekasi 691 ribu dosis, kab bogor 686 ribu dosis, kota depok 452 ribu dosis, kota bogor 417 ribu dosis.
Emil menjelaskan, pemerintah pusat juga telah mengarahkan agar mendahulukan aglomerasi. Artinya, wilayah Bodebek dan Bandung Raya akan menerima vaksin yang lebih banyak sesuai dengan sebaran kasus."Dimana kasus tinggi, vaksinnya lebih banyak," katanya.
Saat ditanya mengenai pengelolaan ritme vaksinasi di Jabar, Emil mengatakan, terbagi dari dua. Di mana salah satunya menggunakan aplikasi bernama SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik). Aplikasi milik pemerintah pusat tersebut digunakan untuk mengupdate stok vaksin di gudang. Namun, terjadi permasalahan di lapangan lantaran tidak semua gudang segera melakukan update.
"Ada gap data yang kita temukan sekian ratus ribu dosis sedang kita telusuri dimana permasalahannya. Pemerintah pusat menganggap kita masih kelebihan dosis, di bawah padahal menganggap sudah habis. Aplikasi stoknya tidak sedisiplin yang kita harapkan," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
