REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan ketahanan pangan perlu diantisipasi secara cermat. Pemerintah mengeklaim telah menyiapkan berbagai program demi menjawab tantangan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, program itu meliputi pembangunan Food Estate, Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor, dan Program Peremajaan Sawit Rakyat. “Program-program di sektor pertanian terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar Airlangga melalui keterangan resmi, Rabu (4/8).
Berbagai pembatasan selama pandemi dan peringatan dini FAO tentang krisis pangan, kata dia, telah meningkatkan kesadaran terkait pentingnya ketahanan pangan pada jangka panjang. Guna penguatan sistem pangan nasional, presiden telah memprakarsai proyek jangka panjang food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara.
Pengembangan food estate dilaksanakan berbasis korporasi agar petani yang berkelompok baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan lebih mudah memberikan akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah. Sekaligus bekerja sama dengan BUMN maupun swasta.
Airlangga menjelaskan, model korporasi bagi petani maupun nelayan akan menjadikan proses bisnis semakin modern dari hulu ke hilir secara utuh. Dari hulu seperti pencanangan One Village One Product atau One Pesantren One Product.
Dalam tahap pengolahannya, seperti pendampingan penerapan teknologi serta sertifikasi. Kemudian hilirnya seperti pembangunan sistem logistik terpadu serta cold storage, yang akan membuat petani mendapatkan hasil optimal baik on farm maupun off farm.
Sedangkan Program Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor, lanjutnya, telah terbukti meningkatkan pendapatan petani. Dalam model tersebut terdapat peran perusahaan mitra yang menjadi off-taker sekaligus menyediakan bibit unggul, pendampingan, hingga pengepakan menarik.
Pemerintah memberikan fasilitas fiskal serta kemudahan ekspor sehingga daya saing ekspor produk hortikultura menjadi meningkat berkali lipat. Terlebih lagi, Indonesia memiliki banyak komoditas exotic fruit yang tidak dimiliki negara lain, dan sekarang permintaan ekspornya sedang mengalami peningkatan.
Sementara dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit maupun menjaga luasan lahan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan. Target PSR 2021 seluas 180 ribu hektare (ha) berpotensi dapat menyerap tenaga kerja petani swadaya 2,6 juta orang dan pekerja nonpekebun 4,3 juta orang.
“Dari sisi kemudahan pembiayaan, pemerintah telah memberikan kemudahan pembiayaan dalam skema KUR Klaster,” ujar Airlangga. Ia menambahkan, pada awal 2021, optimisme pemulihan ekonomi Indonesia terbit seiring realisasi pertumbuhan pada kuartal I 2021 yang tercatat minus 0,74 persen year on year (yoy), membaik dibandingkan kuartal sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
