Rabu 04 Aug 2021 15:32 WIB

PKS: Pengecatan Pesawat RI 1 Sangat tidak Urgen

PKS menilai sebaiknya dana untuk pengecatan pesawat dialihkan ke program padat karya

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan
Pesawat kepresidenan (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Biro pers kepresiden
Pesawat kepresidenan (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mempertanyakan urgensi penggantian cat pesawat kepresidenan di tengah pandemi covid-19 saat ini. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 ini, banyak orang yang terkena PHK sehingga kehilangan pendapatannya. Dirinya meminta pemerintah untuk menggenjot sektor padat karya ketimbang cat pesawat kepresidenan.

"Kegiatan penggantian cat pesawat kepresidenan tersebut sangat tidak urgen, dan bisa lebih bermanfaat bila digunakan untuk menambah program padat karya," kata Suryadi kepada Republika.co.id, Rabu (4/8).

Baca Juga

Suryadi mengungkapkan imbas pandemi menyebabkan Lion Air Group merumahkan sekitar 8.050 karyawan atau setara 35 persen dari total karyawan. Sebelumnya maskapai nasional Garuda Indonesia juga telah menawarkan program pensiun dini bagi karyawan mereka. Sementara anggaran untuk penggantian cat pesawat dinilai memakan biaya yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp 2 Miliar. 

"Dimana diperkirakan anggaran penggantian cat pesawat kepresidenan setara dengan 10 persen anggaran padat karya dengan jenis pekerjaan pemeliharaan fasilitas bandar udara di Ditjen Perhubungan Udara, atau diperkirakan bisa membantu memberi pekerjaan terhadap sekitar 650 orang," ujarnya.

Dirinya meminta kepada Pemerintah untuk lebih fokus dalam penangangan pandemi dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mempercepat penyerapan serta menambah anggaran program padat karya guna membantu perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini. 

Ia menerangkan, dalam rangka membantu perekonomian masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid19 tersebut, Pemerintah melalui Kemenhub sebenarnya telah merencanakan beberapa program padat karya. Diantaranya melalui program Ditjen Perhubungan Udara dengan jenis pekerjaan pemeliharaan fasilitas bandar udara seperti pengecatan dan pembersihan terminal, pengecatan marka runway, pembersihan pagar pengaman bandara, pemotongan rumput airstrip, dan lainnya. 

"Pada RDP Komisi V DPR RI bersama Ditjen Perhubungan Udara di bulan April 2021 disebutkan bahwa program ini menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.508 orang dengan anggaran sebesar Rp 22,6 M sepanjang tahun 2021. Dimana hingga bulan April lalu realisasinya baru menyerap tenaga kerja sebanyak  985 orang dengan anggaran sebesar Rp 1,12 M," jelasnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement