REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia memiliki empat badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I hingga IV. Kini keempatnya tengah dinanti untuk mengintegrasikan pengelolaan pelabuhan nasional agar lebih efisien dan terkoordinasi.
Meskipun terpisah di banyak penjuru Indonesia, tapi sebenarnya keempat BUMN pelabuhan ini merupakan kesatuan untuk mengelola banyaknya pelabuhan di sekian banyak provinsi. Terlebih peran pelabuhan juga sangat berkontribusi dalam lancarnya logistik dan perekonomian Indonesia.
Area kerja Pelindo I berada di kawasan barat Indonesia dari Aceh, Sumatra Utara, Riau, dan Kepulauan Riau dengan total sebanyak 16 cabang pelabuhan. Posisinya strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan perairan tersibuk di dunia.
Lalu Pelindo II atau yang lebih dikenal dengan Indonesia Port Corporation (IPC) juga tak kalah strategis karena salah satunya mengelola pelabuhan tersibuk di Indonesia yaitu Tanjung Priok. Saat ini, Pelindo II mengelola 12 cabang pelabuhan yang tersebar di Jawa, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Banten, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung.
Wilayah kerja Pelindo II juga strategis. Hal tersebut dikarenakan posisinya saat ini sangat signifikan dalam jaringan perdagangan internasional berbasis di laut.
Sementara Pelindo III wilayah kerjanya berada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pelindo III membantu menggerakan perekonomian negara melalui 43 pelabuhan yang tersebar di tujuh provinsi.
Pelengkap terakhir untuk mengelola pelabuhan nasional yakni Pelindo IV yang memberikan jasa pelayanan pelabuhan dan logistik di 24 cabang. Peran Pelindo IV juga strategis karena turut membangun Indonesia timur melalui pelabuhan yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Melihat lengkapnya wilayah kerja keempat BUMN pelabuhan tersebut, memang sudah seharusnya Pelindo I hingga IV terintegrasi. Ketua Organizing Committee (OC) Integrasi Pelindo sekaligus Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono mengungkapkan, hal yang paling ditargetkan setelah Pelindo tidak terpisah lagi yakni peningkatan performa pelabuhan.
Arif optimistis meskipun saat ini Indonesia masih ditempa pandemi Covid-19, kondisi tersebut tidak akan menghalangi integrasi Pelindo. Jika sesuai rencana, integrasi Pelindo akan dibentuk pada kuartal ketiga 2021.
Merger empat BUMN pelabuhan tersebut pun bukan hanya digodok tanpa dasar. "Studi atau kajian terkait grand strategy integrasi Pelindo sudah selesai," kata Arif kepada Republika, Senin (2/8).
Arif memastikan, saat ini proses integrasi Pelindo pun terus berjalan hingga mendetail dari sisi bisnis. Proses pendetailan juga dilakukan dari sisi keuangan, operasional, hingga yang juga tak kalah penting yaitu sumber daya manusia (SDM).
Dia mengatakan, pemerintah pun selaku pemegang saham juga sudah membentuk tim sinergi dan integrasi BUMN pada layanan kepelabuhanan. Tim disiapkan untuk menggodok proses integrasi Pelindo demi mencapai performa yang lebih baik untuk masa mendatang.
Setelah finalisasi proses pendetailan, Arif mengatakan, yang akan dinanti selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah mengenai penggabungan BUMN pelabuhan. "Jika peraturan pemerintah sudah terbit akan dilanjutkan rapat umum pemegang saham yang akan mengesahkan penggabungan Pelindo," ungkap Arif.
Pelindo yang terintegrasi dipastikan akan memiliki potensi untuk meningkatkan performa pelabuhan dan finansial. Khususnya jika dibandingkan saat masih terpisah seperti saat ini.
Nantinya, Pelindo I hingga IV tidak akan bekerja sendiri lagi di masing-masing wilayahnya. Keempatnya akan bersatu dan membentuk empat klaster yaitu peti kemas, nonpeti kemas, logistik dan hinterland development, sertamarine, equipment, and port services.
Dengan pembentukan klaster tersebut, Arif menuturkan, kendali strategis yang sudah ada akan lebih baik. "Ini karena adanya perencanaan keseluruhan untuk jaringan dan investasi aset yang bertujuan untuk mengurangi biaya logistik," ungkap Arif.
Performa positif lainnya yakni dengan terciptanya proses end to end yang sesuai standar. Operasional pelabuhan nasional nantinya akan lebih andal dan efisien sehingga menciptakan konektivitas jaringan pelabuhan (port network connectivity) yang lebih baik.
Dari sisi finansial pun dipastikan akan lebih efisien saat Pelindo I hingga IV tak terpisah karena alokasi belanja modal yang lebih optimal. "Ini untuk meningkatkan kondisi neraca keuangan dan posisi finansial," tutur Arif.
Kementerian BUMN pun menegaskan bukan tanpa alasan keempat Pelindo harus disatukan. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, banyaknya pelabuhan di Indonesia yang dikelola oleh empat perusahaan yang berbeda menjadi tantangan tersendiri.
Pemerintah pun menyimpan tujuan besar dari terintegrasinya Pelindo yaitu turunnya biaya logistik yang hingga saat ini masih menjadi tantangan. Biaya logistik Indonesia masih berada pada angka 24 persen dari PDB atau tertinggi di ASEAN.
Untuk itu, integrasi Pelindo patut diupayakan karena sistem pelabuhan akan lebih efisien. "Ini (kondisi Pelindo yang terpisah) akan sulit buat kami merencanakan alur dan investasi yang bisa mendukung secara efisien penurunan biaya logistik nasional," ungkap Kartika.
Pada akhirnya, Kementerian BUMN memutuskan integrasi Pelindo menjadi suatu keharusan demi mendapatkan performa yang maksimal di setiap pelabuhan. Kartika menegaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan harus mempunyai perencanaan alur pelayaran dan barang yang lebih terintegrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
