Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Ulama India Keberatan dengan Pedoman Kepolisian India

Selasa 03 Aug 2021 12:35 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Ani Nursalikah

Ulama India Keberatan dengan Pedoman Kepolisian India

Ulama India Keberatan dengan Pedoman Kepolisian India

Foto: EPA-EFE/RAJAT GUPTA
Pedoman perayaan Muharram kepolisian dianggap menghasut.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Para pemimpin komunitas syiah di Lucknow, India menyatakan keberatan dengan pedoman polisi kepada para perwira polisi tentang perayaan bulan suci Muharram. Mereka menuntut pencabutan pedoman tersebut yang dianggap dapat menghasut sentimen Syiah-Sunni dan Hindu-Muslim dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas.

UP Direktorat Jenderal Polisi (DGP) pada Ahad (1/8) mengatakan melarang perayaan bulan suci Muharram. Adapun terkait dokumen komunikasi internal polisi yang menjadi viral di media sosial, polisi mengklaim hal itu merupakan perintah internal yang dikirim ke kepala polisi distrik tentang keamanan selama Muharram.

Baca Juga

"DGP harus meminta maaf dan mencabut surat edaran itu terlebih dahulu sebelum kami mengambil bagian dalam pertemuan yang akan diadakan di masa depan," kata Sekretaris Jenderal Majlis-e- Ulama-e-Hind, Maulana Kalbe Jawad dilansir di Times of India, Selasa (3/8).

Jawad mempertanyakan pedoman yang viral tersebut. Menurutnya, apakah para pejabat berusaha menciptakan kondisi kacau di seluruh negara bagian selama bulan suci Muharram antara Syiah-Sunni dan Hindu-Muslim, dengan menyusun dokumen dengan bahasa yang tidak pantas terhadap bulan suci Muharram dan komunitas Syiah.

"Tidak dapat dimaafkan polisi telah mengatakan kasus pelecehan seksual terjadi selama Muharram. Penyembelihan sapi itu dilakukan. Ritual dan aktivitas anti-Sunni itu dilakukan dengan menuliskan kata-kata yang tidak pantas di binatang dan dinding. Apakah mereka mencoba membuat gangguan di antara tiga komunitas? Sentimen sudah mulai bergejolak dan jika ada kejadian yang tidak diinginkan sekarang, DJP akan bertanggung jawab untuk itu," kata Jawad.

Dia juga mengatakan akan membicarakan masalah ini dengan para pejabat di negara bagian dan pemerintah pusat. Dewan Hukum Pribadi Syiah Seluruh India (AISPLB) juga mengutuk dokumen tersebut bersama dengan ulama lainnya dan mengimbau Azadars di seluruh negara bagian untuk memberikan memorandum terhadap DGP pada 8 Agustus kepada hakim distrik mereka yang bersangkutan.

Sekretaris dewan dan juru bicara Maulana Yasoob Abbas dari AlSPLB mengatakan akan mencari tahu siapa dibalik usulan dokumen tersebut. "Kami akan segera bertemu CM Yogi untuk mengetahui siapa di balik dokumen ini. Apa realitas di balik dokumen ini yang tampak seperti dakwaan terhadap Syiah. Kami akan memberikan memorandum pada siang hari pada tanggal 8 Agustus melawan DGP di berbagai distrik. Dokumen itu mencoba membuat keretakan di antara kita semua," ujarnya.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA