REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menelusuri laporan warga terkait adanya sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka padahal masih dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Sudah kami terima (laporan) dan sedang dilakukan pengecekan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Menurut dia, apabila menemukan sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka saat PPKM, maka akan ada sanksi mulai dari teguran tertulis, sanksi administrasi hingga pencabutan izin sesuai Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
Dia menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan kritik, masukan hingga keluhan dan pihaknya akan menindaklanjutinya. "Jika ada salah, tentu kami tindak sesuai aturan," ucapnya.
Sebelumnya, aplikasi LaporCovid-19, menyatakan menerima 95 laporan dari warga mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dan ketidakpatuhan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi dalam enam bulan terakhir.
Adapun jumlah laporan terbanyak diterima selama bulan Juli ini, dengan jumlah laporan yang masuk sebanyak 29 keluhan. "Semua laporan warga ini merespons pembelajaran tatap muka yang tetap berlangsung pada awal tahun akademik baru minggu ke-2 Juli," demikian keterangan LaporCovid-19.
Aplikasi LaporCovid-19 dibentuk pada awal Maret 2020 oleh sekelompok individu yang memiliki perhatian terhadap hak asasi warga dan masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
