Selasa 03 Aug 2021 04:43 WIB

JPPR: Wabah Baliho Jadi Ujian Demokrasi saat Pandemi

Masyarakat saat ini tidak mudah mendukung seseorang hanya dengan baliho. 

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto
Poster deklarasi pencalonan presiden untuk 2024 yang menampilkan Puan Maharani-Moeldoko yang disebut akan menggelar deklarasi di Surabaya, Jawa Timur. (Ilustrasi)
Foto: Istimewa
Poster deklarasi pencalonan presiden untuk 2024 yang menampilkan Puan Maharani-Moeldoko yang disebut akan menggelar deklarasi di Surabaya, Jawa Timur. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Sekretaris Nasional (Seknas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby mengatakan, masyarakat saat ini dipertontonkan oleh partai politik yang justru mengkampanyekan tokohnya dengan baliho di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut disebutnya sebagai wabah baliho.

"Saya kira ini menjadi satu ujian dalam menjaga kewarasan berdemokrasi kita. Karena kita sedang hidup di negara yang menuntut kita untuk hidup sehat, tetapi sistem negara dan politik kita sedang tidak sehat," ujar Alwan dalam sebuah diskusi daring, Senin (2/8).

Namun, kritik masyarakat terhadap baliho-baliho tokoh partai tersebut justru menggambarkan sikap para pemilih. Dia menilai, masyarakat saat ini tidak mudah mendukung seseorang hanya dengan baliho yang diletakkan di banyak daerah saat ini.

"Mendidik masyarakat pemilih kita ini tidak hanya dengan media dua ruang, dalam hal ini baliho. Atau mendidik masyarakat kita ini dengan jargon-jargon atau mengingat untuk menjaga imunitas masyarakat," ujar Alwan.

Pemilih di pemilihan umum (Pemilu) 2024, kata Alwan, sebagian besar akan diisi oleh kalangan muda dan masyarakat pasca-milenial. Secara tidak langsung, mereka akan lebih rasional dan kritis terhadap sosok yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden (capres) mendatang.

"Karakter yang tidak mudah untuk, hanya sebatas baliho lalu mereka bisa menentukan pilihan. Untuk menggaet masyarakat pemilih yang kritis tidak hanya sebatas menggunakan baliho," ujar Alwan.

Menurutnya, baliho hanya sebatas menjadi alat untuk mengenakan sosoknya kepada para pemilih. Namun, jika tak diikuti oleh kinerja yang baik, akan menjadi hal sulit untuk menggaet pemilih kritis yang disebutnya ada sekira 60 persen.

"Popularitas itu tidak membekas di pemilih kritis, karena saat ini kita membutuhkan satu kerja nyata. Jadi hanya sebatas memasang baliho, tapi tidak ada kerja yang nyata, saya kira masyarakat kita sudah sangat kritis untuk menentukan pilihan-pilihan," ujar Alwan.

Diketahui, saat ini di sejumlah wilayah sudah terpampang baliho-baliho yang menampilkan elite partai politik. Beberapa di antaranya adalah Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement