Senin 02 Aug 2021 07:25 WIB

UIN Sunan Gunung Djati Gelar Rembug Virtual Bahas SDM Agama

Acara tersebut dihadiri tidak kurang dari 210 partisipan yang mengikuti via Zoom

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung bekerja sama dengan IAPA DPD Provinsi Jawa Barat, menggelar acara rembug bersama secara virtual membahas penguatan sumber daya manusia (SDM) lembaga keagamaan, akhir pekan lalu.
Foto: istimewa
Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung bekerja sama dengan IAPA DPD Provinsi Jawa Barat, menggelar acara rembug bersama secara virtual membahas penguatan sumber daya manusia (SDM) lembaga keagamaan, akhir pekan lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung bekerja sama dengan IAPA DPD Provinsi Jawa Barat, menggelar acara rembug bersama secara virtual membahas penguatan sumber daya manusia (SDM) lembaga keagamaan, akhir pekan lalu.

Hadir dalam diskusi bertajuk Gebyar Publica 2021 tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Adib, M. Ag., dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Kota Bandung, Drs. H. Aguslani, M.Ag.

Menurut Ketua Jurusan Administrasi Publik Khaerul Umam, S.IP., M.Ag, pemberlakuan PPKM tidak menjadi halangan bagi Jurusan Administrasi Publik untuk menyelenggarakan kegiatan Gebyar Publica 2021. 

Menurutnya, acara tersebut dihadiri tidak kurang dari 210 partisipan yang mengikuti via Zoom Meetings dan tidak kurang dari 960 penonton live streaming melalui Youtube Chanel AP Edutainment menunjukkan antusias baik dari pemerhati Lembaga Keagamaan, Dosen, Mahasiswa, ataupun kalangan umum. Hadir pula Asosiasi Pengawas Lintas Agama, perwakilan Widiyaiswara dari beberapa daerah seperti daerah Poso, dan Makassar. Penyuluh dan pegawai di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. "Kehadiran Kepala Kanwil dan Kepala Badiklat Kemenag dalam membahas penguatan SDM ini sangat ditunggu-tunggu," ujar Khaerul.

Khaerul mengatakan, jurusan Administrasi Publik telah menyebar mahasiswa untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) diberbagai daerah, baik tingkat Kecamatan (Kantor KUA), tingkat Kota, ataupun tingkat Provinsi untuk menghimpun data permasalahan pelayanan publik di lingkungan Kemenag Provinsi Jawa Barat. 

Selanjutnya, kata dia, terdapat lima penelitan Dosen yang difokuskan memberikan masukan (Policy Brief) pada pengembangan digitalisasi pelayanan publik di Kanwil Kemenag Prov Jawa Barat. Hal ini merupakan sebagai langkah konkrit dalam mewujudkan roadmap riset dan pengabdian masyarakat Administrasi Publik pada tahun 2021 yakni Reformasi Pelayanan Kelembagaan di Indonesia. 

Sementara menurut Kepala Kanwil Kemenag Jabar, dalam penguatan SDM di Lembaga Kegamaan Jawa Barat mengedepankan istilah STAF sebagai pondasi mental dalam pengelola Lembaga keagamaan, yang mana masing-masing memiliki arti yaitu S berarti Sidik, T berarti Tabligh, A berarti Amanah, dan F berarti Fathonah. Singkatan ini diambil dari sifat-sifat rasulullah.

Selain itu, kata Adib, Kemenag dalam pengembangan SDM ini terus mengedapankan mottonya, yaitu Kanwil Kemenag Jabar Berkibar yang memiliki arti Bersih dalam Berkhidmah Insyaallah Barokah Insyaallah jadi HALALEGAR (Hade Akhlakna, Leah Asihna, Luhur Etikana, Genah Asuhna, Rancage Gawena).

Sementara menurut Kepala Balai Diklat Keagamaan Kota Bandung, Drs. H. Aguslani, M.Ag, kendala yang didapati pada saat pendidikan pelatihan ASN di lingkungan Kemenag Jabar tentu ada pada saat awal pandemi yang mengharuskan pendidikan dan pelatihan berjalan secara blended method yaitu dengan mengkombinasikan antara tatap muka secara langsung ataupun digital. 

Namun, kata dia, hal ini sedikit demi sedikit bisa diatasi sehingga secara keseluruhan dapat dilakukan secara baik meskipun harus memberlakukan blended method. Badiklat kemenag sendiri saat ini sedang fokus dalam pelatihan dan sosialisasi moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama sesuai dengan program pemerintah pusat dalam menjaga toleransi beragama di Indonesia. "Ke depan, Badiklat mengajak akademisi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Jurusan Administrasi Publik untuk ikut berkontribusi dalam merencanakan program maupun menjadi pemateri pelatihan di Balai Diklat Keagamaan," katanya.

Dengan demikian, kata dia, adanya urung rembug antara Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini, memiliki segudang harapan kedepannya. Yakni, bisa terus memberikan kontribusi khususnya dalam Penguatan SDM Lembaga Keagamaan di Provinsi Jawa Barat.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement