Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

PDIP Usul Pembentukan Pusat Isolasi Terpadu di Tiap Desa

Senin 02 Aug 2021 01:24 WIB

Red: Andri Saubani

Seorang warga keluar dari ruang vaksin saat mengikuti vaksinasi massal yang diadakan pemerintah setempat di gedung sekolah untuk menghemat anggaran di SD Saptorenggo 2, Pakis, Malang, Jawa Timur, Sabtu (31/7/2021). Kementerian Dalam Negeri mencatat rata-rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemi COVID-19 dari seluruh provinsi dinilai masih rendah yaitu baru mencapai 29,19 persen atau setara Rp 5,78 triliun

Seorang warga keluar dari ruang vaksin saat mengikuti vaksinasi massal yang diadakan pemerintah setempat di gedung sekolah untuk menghemat anggaran di SD Saptorenggo 2, Pakis, Malang, Jawa Timur, Sabtu (31/7/2021). Kementerian Dalam Negeri mencatat rata-rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemi COVID-19 dari seluruh provinsi dinilai masih rendah yaitu baru mencapai 29,19 persen atau setara Rp 5,78 triliun

Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Isolasi terpadu di tiap desa untuk menekan laju Covid-19 di lingkungan terkecil.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengusulkan pembentukan pusat isolasi terpadu didirikan di setiap desa dan kelurahan di 38 kabupaten/kota. Tujuannya, untuk menekan angka kasus baru Covid-19.

"Kalau selama ini sudah ada, maka di daerah lain juga harus serupa. Ada tempat isolasi terpadu di semua daerah," ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari Bisowarno di Surabaya, Ahad (1/8).

Baca Juga

Menurut dia, hal tersebut mendesak untuk dilakukan mengingat persebaran kasus Covid-19 yang telah masuk ke lingkungan terkecil. Termasuk persebaran klaster keluarga harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.

"Covid-19 sudah menyeruak hingga ke desa-desa. Gagasan tempat isolasi terpusat di tiap desa dan kelurahan ini karena kasusnya semakin luas," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut.

Dalam rangka mempersiapkan balai desa dan kelurahan isolasi terpadu, kata dia, tentunya harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas kesehatan seperti tempat tidur dan oksigen memadai. Oleh sebab itu, lanjut Sri Untari, pemerintah daerah harus melakukan upaya refocusing anggaran untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pusat isolasi terpadu.

Ia berpandangan langkah ini dapat menjadi rujukan kebijakan yang berkaca dari efektivitas program kampung tangguh sehingga dapat melakukan penanganan pandemi Covid-19 di tingkatan paling mikro. "Untuk tenaga kesehatannya bisa ambil dari Puskesdes dan Polindes, atau bisa merekrut relawan. Mereka membantu penguatan kampung tangguh," kata perempuan yang juga Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tersebut.

Di sisi lain, sampai saat ini situasi Covid-19 di Jatim masih menunjukkan kasus yang tinggi, namun setiap harinya tercatat tidak seperti awal-awal Juli 2021. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas Penanganan Covid-19 Jatim hingga hari ini pukul 16.00 WIB, secara kumulatif tercatat sebanyak 312.103 kasus terkonfirmasi positif.

Perinciannya, konfirmasi dirawat sebanyak 53.547 kasus (17,16 persen), kemudian angka kesembuhan mencapai 237.896 kasus (76,22 persen), dan meninggal dunia 20.660 kasus (6,62 persen). Pekan ini, dari 38 daerah di Jatim, tercatat berstatus zona merah atau risiko penularan tinggi sebanyak 34 kabupaten/kota, sedangkan Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Ngawi adalah daerah berisiko penularan sedang atau zona oranye/jingga.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA