REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Ribuan orang di berbagai kota di Prancis berunjuk rasa memprotes aturan baru pemerintah tentang syarat kartu sehat untuk memasuki tempat umum. Pemerintah memmperkenalkan Undang-Undang baru untuk memerangi gelobang keempat infeksi Covid-19 yang meluas di Prancis.
Namun, para pengunjuk rasa merasa kebijakan itu terpecah bagi warga Prancis. "Kami menciptakan masyarakat yang terpisah dan saya pikir tidak dapat dipercaya untuk melakukan ini di negara hak asasi manusia," kata Anne, seorang guru yang berdemonstrasi di Paris. Dia menolak memberikan nama belakangnya.
"Jadi saya turun ke jalan; saya tidak pernah protes sebelumnya dalam hidup saya. Saya pikir kebebasan kita dalam bahaya," ujarnya menambahkan.
Juru bicara polisi mengatakan, para pengunjuk rasa melukai tiga petugas polisi di Paris. Sementara Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan di Twitter bahwa 19 demonstran ditangkap, termasuk 10 di Paris.
Jumlah demonstran terus bertambah sejak dimulainya protes. Aksi warga juga terdengar menggemakan gerakan "rompi kuning", yang dimulai pada akhir 2018 menentang pajak bahan bakar dan biaya hidup.
Seorang pejabat kementerian dalam negeri mengatakan 204.090 telah berdemonstrasi di seluruh Prancis, termasuk 14.250 di Paris saja. Ini sekitar 40 ribu lebih banyak dari minggu lalu.
Sekitar 3.000 petugas polisi dikerahkan di ibu kota. Sedangkan, petugas antihuru hara berusaha menjaga demonstran di jalur resmi.
Pihak berwenang berusaha menghindari terulangnya peristiwa pekan lalu, ketika bentrokan antara polisi dan demonstran pecah di Champs-Elysees. Para pengunjuk rasa juga keluar di kota-kota lain seperti Marseille, Lyon, Montpelier, Nantes dan Toulouse, meneriakkan "Kebebasan!" dan "Tidak untuk izin kesehatan!".
Aksi unjuk rasa adalah akhir pekan ketiga berturut-turut di seluruh Prancis bahwa rakyat menentang langkah-langkah baru Covid-19 yang digaungkan Presiden Emmanuel Macron. Sebab kebijakan baru ini adalah hal yang tidak biasa pada waktu tahun ketika banyak orang fokus untuk mengambil liburan musim panas mereka.
Pengunjung yang pergi ke museum, bioskop, atau kolam renang sudah ditolak masuk jika mereka tidak dapat menunjukkan kartu kesehatan yang menunjukkan bahwa mereka telah divaksinasi terhadap Covid-19 atau memiliki tes negatif belum lama dari waktu menunjukkannya. Pekan lalu parlemen menyetujui undang-undang baru yang akan mewajibkan vaksinasi bagi petugas kesehatan dan memperluas persyaratan izin kesehatan ke bar, restoran, pameran dagang, kereta api, dan rumah sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
