REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Penguasa pemerintah militer Myanmar Min Aung Hlaing kembali berjanji menggelar pemilihan umum multi partai. Ia juga mengatakan pemerintahnya siap bekerja sama dengan perwakilan yang ditunjuk Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN).

Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya yang disiarkan televisi. Enam bulan setelah militer mengkudeta pemerintahan sipil dan menahan pemimpinnya Aung San Suu Kyi. Ia menuduh partai Suu Kyi mencurangi pemilihan umum dan menyebutnya sebagai 'ekstremis'.

"Myanmar siap untuk bekerja sama dalam kerja sama ASEAN dengan kerangka kerja ASEAN termasuk berdialog dengan Perwakilan Khusus ASEAN di Myanmar," kata Min Aung Hling, Ahad (1/8).

Menteri-menteri luar negeri ASEAN akan menggelar rapat Senin (2/8) besok. Para diplomat mengatakan mereka ingin memfinalisasi tugas perwakilan khusus untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan oposisi.

Min Aung Hlaing juga kembali berjanji mengembalikan demokrasi walaupun ia tidak menetapkan tanggal pastinya. "Saya menjamin persatuan didirikan berdasarkan federalisme dan demokrasi," katanya.

Pada 1 Februari lalu, militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi setelah partainya memenangkan pemilihan. Militer menuduh pemerintah saat itu mencurangi pemilu.

Militer menegaskan kudeta yang mereka lakukan sesuai dengan konstitusi. Komisi pemilihan umum Myanmar membantah tuduhan kecurangan dalam pemilu. Kudeta tersebut mendapat perlawanan keras dari masyarakat. Unjuk rasa dan mogok kerja melumpuhkan sektor publik swasta di negara tersebut.

Pemberontakan bersenjata di perbatasan-perbatasan Myanmar juga kembali bergejolak. Pihak berwenang militer menyebutkan oposisi mereka sebagai teroris.

"Saat ini, seluruh negeri dalam keadaan stabil kecuali beberapa serangan teroris," kata Min Aung Hlaing dalam pidatonya.

Organisasi advokasi aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan sejak awal kudeta angkatan bersenjata Myanmar telah membunuh 939 orang untuk membungkam pembangkan. Militer juga telah menangkap setidaknya 6.990 orang.

Militer mengatakan jumlah pengunjuk rasa yang tewas lebih sedikit dibanding yang dilaporkan AAPP dan ada juga pasukan keamanan yang tewas dalam unjuk rasa. Militer mengatakan respons mereka terhadap demonstrasi sudah sesuai dengan norma-norma internasional dalam menghadapi ancaman pada keamanan nasional. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika