REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Keberadaan wifi publik untuk siswa-siswi pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kota Bogor tidak dilanjutkan hingga Desember mendatang. Sebab, para siswa akan mendapat bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rahmat Hidayat mengatakan, dikhawatirkan terdapat duplikasi jika wifi publik dan kuota dari Kemendikbud disediakan secara bersamaan.

“Update tentang wifi publik untuk PJJ tidak dilanjutkan, karena ada bantuan kuota dari Kemendikbud. Selain itu juga khawatir terjadi duplikasi,” kata Rahmat kepada Republika, Ahad (1/8).

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Diskominfo Kota Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp 2.197.250.000 di pergeseran anggaran untuk perpanjangan wifi publik, di 799 RW se-Kota Bogor. Dana miliaran rupiah tersebut akan digunakan untuk perpanjangan wifi publik selama lima bulan.

Rahmat mengatakan, wifi publik yang sempat diajukan untuk tahun ini tak hanya digunakan untuk PJJ. Namun juga diharapkan bisa digunakan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif yang melakukan penjualan secara online.

“Iya (anggaran sebesar anggaran sebesar Rp 2.197.250.000), tapi tidak jadi dianggarkan di pergeseran. Karena ada bantuan kuota dari Kemendikbud,” ucap dia.

Untuk pengadaannya, Rahmat menuturkan, sebelumnya wifi publik gratis yang sempat aktif pada September hingga Desember 2020 menggunakan operator berbeda. Sebab, setiap wilayah lebih mengetahui jaringan operator yang kuat di daerah masing-masing.

Sehingga, sambung dia, anggaran dari Diskominfo didesentralisasikan ke wilayah. Dimana yang menjadi penunjuk penyedia layanan wifi di setiap wilayah merupakan lurah.

“Jadi ada beberapa operator, Telkom, Telkomsel dan Indosat. Yang menunjuk penyedianya lurah, karena anggarannya didesentralisasikan ke wilayah. Karena Wilayah lebih tahu jaringan operator yang lebih kuat di wilayah masing-masing,” jelas Rahmat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika