REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat memiliki tiga fungsi, yakni sosial ekonomi, ekonomi, dan sosial politik. Namun, menurutnya, secara desain, fungsi politik dalam penyaluran bansos di Tanah Air lebih mendominasi.
"Secara desain, justru fungsi-fungsi yang tiga ini lebih banyak didominasi oleh fungsi politik, lebih untuk mencari popularitas atau menunjukkan 'ini loh di era saya saya kasih bantuan sosial'," ujar Dinna dalam diskusi daring Polemik Pungli Bansos pada Sabtu (31/7).
Dinna menjelaskan, fungsi sosial politik dalam pemberian bansos dapat menggambarkan pemerintah hadir dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini untuk mencegah timbulnya kelompok rentan. Dengan demikian, masyarakat akan menaruh percaya kepada pemerintah.
Dinna juga menyebutkan, bansos lebih difungsikan mendongkrak popularitas. Bahkan, bantuan diberikan secara jor-joran untuk membandingkan besaran bantuan yang diberikan pada era kepemimpinannya dengan yang sebelumnya.
Sementara itu, Dinna menyampaikan, fungsi sosial ekonomi dalam pemberian bansos ialah mencegah warga jatuh ke jurang kemiskinan. Sekali jatuh ke jurang kemiskinan, maka bisa turun-temurun berdampak pada terjadinya gizi buruk, sumber daya manusia lemah, jerat utang, menjamurnya penipuan, dan sebagainya.
Kemudian, fungsi ekonomi dalam penyaluran bansos yang kerap dibicarakan yakni menjaga daya beli masyarakat agar terus berputar. Sebab, sistem ekonomi makro di Indonesia banyak bergantung pada permintaan konsumen.
Namun, Dinna mempersoalkan fungsi bansos untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini. Misalnya, dia mempertanyakan kajian nilai besaran bantuan, seperti Rp 600 ribu atau Rp 1 juta, dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
"Apa betul mendongkrak daya beli? Karena dikasih Rp 600 ribu pada orang yang penghasilan bulannya Rp 500 ribu efeknya apa? Beda dengan yang kemudian dia punya kelonggaran lebih sehingga dia bisa memutar perekonomian dengan membeli barang lebih banyak sehingga menjaga pabrik-pabrik tetap berjalan. Kan harus diukur ya dampak sosialnya," jelas Dinna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
