Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Pemerintah Diminta Awasi Jalur Distribusi Impor Obat Covid

Jumat 30 Jul 2021 19:50 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Indira Rezkisari

Apoteker memperlihatkan salah satu obat COVID-19 di salah satu apotek di Manado, Sulawesi Utara, Ahad (25/7/2021). Apoteker mewajibkan warga yang ingin membeli sebelas jenis obat-obatan COVID-19 dengan membawa resep dokter sebagai upaya menjaga ketersediaan stok obat yang terbatas, serta untuk mencegah pembelian dalam jumlah banyak yang berpotensi dijual kembali melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditentukan pemerintah.

Apoteker memperlihatkan salah satu obat COVID-19 di salah satu apotek di Manado, Sulawesi Utara, Ahad (25/7/2021). Apoteker mewajibkan warga yang ingin membeli sebelas jenis obat-obatan COVID-19 dengan membawa resep dokter sebagai upaya menjaga ketersediaan stok obat yang terbatas, serta untuk mencegah pembelian dalam jumlah banyak yang berpotensi dijual kembali melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditentukan pemerintah.

Foto: ANTARA/ADWIT B PRAMONO
Jangan sampai ada yang berani bermain dengan distribusi impor obat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana akan mengimpor tiga jenis obat untuk terapi pasien covid yang saat ini langka dan belum dapat diproduksi di dalam negeri, yaitu, Remdesivir, Actemra, dan Gamaras. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengingatkan pemerintah harus memastikan kebijakan impor telah melalui pemeriksaan yang teliti.

"Pemerintah harus memastikan bahwa impor obat dilakukan setelah  memeriksa bahwa tidak ada persoalan dalam jalur distribusi obat, semisal penimbunan atau kendala lain, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan obat," kata Netty dalam keterangan tertulis, Jumat, (30/7).

Netty mengingatkan pemerintah harus mengawasi ketat jalur distribusi obat mulai dari industri dan pedagang besar farmasi, importir hingga apotek dan toko obat. Penggunaan teknologi informasi dan mengoptimalkan e-katalog perlu dilakukan untuk mengecek ketersediaan obat dan harga jualnya.

"Lakukan sidak lapangan berkala dengan melibatkan aparat keamanan. Pastikan semua under control sehingga tidak ada yang berani main-main dalam pendistribusian obat," tegas Netty.

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar mendorong industri farmasi dalam negeri mampu memproduksi obat yang dibutuhkan secara mandiri. Menurutnya berat Indonesia masih bergantung pada impor di tengah situasi pandemi di mana obat-obatan tersebut juga dibutuhkan di seluruh dunia.

"Industri farmasi dalam negeri harus mampu memproduksi sendiri dengan jumlah memadai," paparnya.

Netty juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan penelitian obat dan vaksin  Covid-19 yang dilakukan anak bangsa. Politikus PKS itu menuturkan, impor obat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek demi menyelamatkan rakyat.

"Jadi impor bukan untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu, untuk jangka panjang, riset atas obat dan vaksin Covid-19 harus terus dilakukan dan didorong. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir," ujar Netty.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA