Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Rusia Denda Google karena Langgar UU Data Pribadi

Jumat 30 Jul 2021 12:13 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Google

Google

Foto: EPA
Rusia ingin perusahaan teknologi seperti Google membangun basis data di sana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rusia pada hari Kamis (29/7) mendenda Google sebesar 3 juta rubel (sekira 41.017 dolar AS). Denda ini diterpakan karena Google melanggar undang-undang data pribadi.

Ini adalah denda pertama Google untuk pelanggaran itu, kata Pengadilan Distrik Tagansky Moskow, dikutip dari Reuters, Jumat (30/7).

Baca Juga

Google mengkonfirmasi denda tersebut namun tidak memberikan komentar lebih lanjut. Hukuman itu datang di tengah kebuntuan yang lebih luas antara Rusia dan Google. Rusia secara rutin mendenda raksasa media sosial karena gagal menghapus konten yang dilarang dan berusaha memaksa perusahaan teknologi asing untuk membuka kantor di Rusia.

Regulator komunikasi negara Roskomnadzor mengatakan bulan lalu bahwa Google, anak perusahaan Alphabet Inc., dapat didenda hingga 6 juta rubel karena tidak menyimpan data pribadi pengguna Rusia dalam basis data di wilayah Rusia. Rusia sebelumnya telah mendenda Google karena tidak menghapus konten yang dilarang.

Google juga membuat kesal pihak berwenang Rusia dengan memblokir beberapa akun YouTube yang dimiliki oleh tokoh dan media pro-Kremlin. Kantor berita Interfax sebelumnya juga melaporkan, Pengadilan Moskow pada hari Kamis mendaftarkan proses administratif terhadap Facebook dan Twitter untuk pelanggaran yang sama, tetapi tidak menetapkan tanggal pengadilan.

Facebook dan Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar. Kedua perusahaan, masing-masing didenda 4 juta rubel pada Februari 2020 karena melanggar undang-undang data Rusia.

Kedua perusahaan itu telag diperingatkan pada Mei bahwa mereka harus membuka basis data di negara itu pada Juli atau menghadapi denda hingga 18 juta rubel. LinkedIn Microsoft diblokir di Rusia setelah pengadilan menemukan bahwa itu melanggar aturan penyimpanan data, yang disahkan pada tahun 2015.

 

 

 

 

 

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA