REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan, akan terus mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat tengah mencari cara mengatasi persoalan penyerapan anggaran penanggulangan Covid-19 yang masih belum maksimal.
"Bansos akan terus kita awasi," kata Mahfud saat berdialog dengan tiga organisasi keagamaan Indonesia, yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), secara virtual, Kamis (29/7).
Pada kesempatan itu, Mahfud juga mengungkapkan persoalan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Mahfud menyatakan, penyerapan anggaran tersebut masih belum maksimal. Bahkan, kata dia, sejauh ini mayoritas pemerintah daerah baru menggunakan 20 persen dari total anggaran itu.
“Sebelum kita ke sini ada rapat, salah satu keluhan dan catatan Presiden yang disampaikan kepada menteri-menteri, bahwa anggaran Covid-19 sampai akhir Juli ini belum ada yang serap lebih dari 20 persen, ini sudah akhir Juli jadi baru sedikit sekali. Makanya kita sedang cari bagaimana mengatasi ini,” kata dia.
Dalam dialog tersebut, Menko Polhukam banyak menangkap kritik dan masukan yang konstruktif dari ormas tiga agama itu. Kritik dan masukan itu dia sebut dapat membuat pemerintah bekerja lebih maksimal dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.
Ketua Umum Dewan Rohaniawan Matakin, Xs Budi S Tanuwibowo, menilai, untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini harus ada upaya kolektif dari semua pihak, termasuk para tokoh lintas agama di Indonesia. Dia menyatakan pihaknya siap untuk dilibatkan dalam penanganan pandemi.
“Ini harus dilakukan serentak. Semua tokoh agama, kami siap dilibatkan. Jangankan hanya pembekalan, doa kita lakukan di mana-mana. Tapi doa tanpa kerja nyata pasti sia-sia,” kata Budi.
Ia juga mengingatkan kepada semua tokoh agama agar tidak keluar jalur di dalam bersikap. Dia memberikan contoh, salah satunya adalah dengan memberikan pernyataan yang salah, apalagi bukan berasal dari keahliannya, kepada masyarakat.
Sebab, menurut Budi, persoalan virus Covid-19 adalah domain ilmu pengetahuan kesehatan yang tidak bisa sembarangan diberikan penilaian. Menurutnya, jika pernyataan yang dikeluarkan sembarangan, maka dikhawatirkan justru akan menyesatkan masyarakat dan membuat upaya penanggulangan pandemi terganggu.
“Urusan virus ini menjadi ranahnya ilmu pengetahuan. Kita sebagai pemimpin agama jangan memberikan informasi keliru bahwa dengan doa itu selesai, nyatanya tidak,” tutur dia.
Budi juga berpesan agar pemerintah agar lebih perhatian terhadap bansos kepada masyarakat. Jangan sampai ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi sulit seperti saat ini untuk keuntungan pribadi. Terlebih, kini sudah terdapat banyak donatur yang menyumbang untuk memberi bantuan kepada masyarakat.
“Soal bansos, kita bersyukur di mana-mana ada donatur baik hati yang menyumbang, tapi kami mohon Pak Menko agar jangan sampai ada kebocoran,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Walubi Siti Hartati Murdaya, mengajak semua pihak untuk tidak panik dan berpikir positif wabah virus Covid-19 bisa diatasi. Menurut dia, kunci untuk menangani pandemi ini adalah kebersamaan. Kebersamaan bisa dimulai dari orang terdekat, yakni tetangga.
“Banyak tetangga saya yang terkena Covid-19, tapi semua diperhatikan dan dikeroyok dengan diberikan obat-obatan, empat sampai lima hari harus sudah negatif,” kata Siti.
Sementara itu, Ketua PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya, menegaskan PDHI sedang fokus membantu masyarakat yang sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19. Dia menyatakan, PDHI selalu bekerja sama dengan pemerintah, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat.
"Serta terkait peribadatan sesuai prosedur yang telah ditentukan pemerintah," ujar Wisnu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
