Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Anggota DPR tak Dilibatkan Soal Fasilitas Isoman di Hotel  

Kamis 29 Jul 2021 14:20 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Anggota Komisi IX DPR, Darul Siska, mengaku tak tahu-menahu terkait pemberian fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota dan pegawai DPR yang terpapar covid-19. Ia mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan sepihak oleh kesekjenan DPR. (Foto: Darul Siska)

Anggota Komisi IX DPR, Darul Siska, mengaku tak tahu-menahu terkait pemberian fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota dan pegawai DPR yang terpapar covid-19. Ia mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan sepihak oleh kesekjenan DPR. (Foto: Darul Siska)

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Pimpinan DPR diharapkan bisa mengambil sikap untuk mengingatkan sekjen DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Darul Siska, mengaku tak tahu-menahu terkait pemberian fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota dan pegawai DPR yang terpapar covid-19. Ia mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan sepihak oleh kesekjenan DPR. 

"Iya kita tidak tahu menahu kok tiba-tiba kita dikagetkan ada berita begitu. Kan citranya serangannya jadi ke DPR, padahal anggota DPR tidak tahu kebijakan itu," kata Darul kepada Republika, Kamis (29/7).

Baca Juga

Darul mengatakan sebaiknya anggota DPR diberi tahu semua kebijakan yang terkait dengan anggota DPR. Sebab, menurutnya, lembaga DPR berbeda dengan kementerian dan lembaga lain.

"DPR itu kan lembaga politik, jadi kebijakannya nggak bisa niru. Kalau kementerian lain bisa menyediakan, DPR bisa disediakan juga, nggak bisa begitu. Jadi, yang pertama anggota DPR tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu juga menganggap fasilitas tersebut tidak diperlukan. Menurutnya, masih ada Wisma DPR, di Kopo, Bogor, Jawa Barat yang bisa dimanfaatkan untuk isolasi mandiri.

"Iya nggak usah di hotel, di Wisma DPR kan cukup banyak juga fasilitas di sana," ucapnya. 

Ia pun mendesak para pimpinan DPR untuk menggelar rapat membahas kebijakan tersebut. Pimpinan DPR diharapkan bisa mengambil sikap untuk mengingatkan sekjen DPR. 

"Mestinya pimpinan sensitif dong yang begini-begini, segera saja rapim, kalau perlu, ya, undang fraksi-fraksi gitu loh bisa ngambil keputusan," tuturnya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA