Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Menhan Israel akan ke Prancis Jelaskan Skandal Pegasus

Rabu 28 Jul 2021 07:58 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nur Aini

 Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz

Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz

Foto: AP/Alexander Zemlianichenko/Pool Yediot Aharo
Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan menjadi sasaran spyware Pegasus

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz akan menuju ke Prancis untuk bertemu dengan Menteri Angkatan Bersenjata Florence Parly pada Rabu (28/7). Mereka akan  membahas keamanan strategis, termasuk skandal seputar perangkat mata-mata buatan NSO Group, Pegasus.

Kementerian Pertahanan Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Times of Israel bahwa Gantz diharapkan memberi Parly pembaruan informasi tentang urusan NSO. Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan harus mengganti ponsel dan kartu SIM-nya, setelah terungkap menjadi sasaran Pegasus. Pegasus merupakan perangkat pengintai atau spyware tingkat militer yang dikembangkan dan disewakan kepada klien internasional oleh perusahaan Israel NSO Group.

Baca Juga

NSO Group adalah pengembang utama Pegasus, perangkat lunak yang dibuat untuk tujuan meretas ponsel targetnya, sehingga dapat membaca pesan, merekam panggilan, melacak lokasi, dan mencuri data apa pun dari telepon. Spyware yang kuat bahkan mampu menyalakan mikrofon dan kamera ponsel untuk mendengarkan percakapan di dalam ruangan target.

NSO bersikeras menyewakan Pegasus kepada pemerintah asing untuk membantu melacak dan menangkap teroris dan penjahat lainnya dan agak berhati-hati tentang penyalahgunaan sistem. Namun, ada sejumlah skandal terkait penyalahgunaan spyware untuk menargetkan jurnalis, aktivis, dan pengguna WhatsApp.

Gantz sebelumnya mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan sedang mempelajari informasi seputar kegiatan NSO. Dia menambahkan bahwa Israel memberi otorisasi ekspor produk siber mata-mata kepada pemerintah, hanya untuk penggunaan yang sah, dan secara eksklusif untuk tujuan mencegah dan menyelidiki kejahatan dan terorisme.

Tapi, Kementerian Pertahanannya mencatat siap untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap NSO, jika menemukan pelanggaran persyaratan lisensi ekspor ke pemerintah asing. NSO Group menyebut tuduhan seputar dugaan keterlibatannya dalam pengawasan terhadap aktivis, politisi, dan jurnalis asing sebagai kampanye keji dan fitnah.

Selain membahas seputar NSO, menurut laporan Jerusalem Post, Parly dan Gantz diperkirakan akan membahas kesepakatan nuklir Iran, yang telah tertahan sejak penarikan sepihak Amerika dari perjanjian pada 2018. Krisis yang sedang berlangsung di Lebanon pun akan menjadi agenda yang dibahas. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA