REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Presiden Tunisia Kais Saied mengumumkan jam malam yang berlaku selama sebulan dan berlaku mulai Selasa (27/7). Jam malam nasional dimulai dari pukul 19.00 hingga 06.00 waktu setempat.
Selain itu, Saeid juga melarang pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari tiga orang di tempat umum. Pembatasan baru juga mencakup larangan pergerakan orang antar kota di luar jam malam, kecuali untuk membelikebutuhan dasar atau alasan kesehatan yang mendesak.
Pada Senin (26/7) malam, Saeid memberhentikan Perdana Menteri Hichem Mechichi. Mechichi mengatakan, dia akan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang dipilih oleh presiden.
Saied menggunakan kekuatan darurat di bawah konstitusi pada Ahad (25/7) malam untuk memberhentikan Mechichi. Saied kemudian memecat menteri kehakiman dan pertahanan, serta menangguhkan parlemen selama 30 hari. Saied berjanji bahwa setiap oposisi yang menentangnya akan dihadapi dengan kekuatan.
Sejumlah partai utama di Tunisia mengecam tindakan Saeid dan menyebutnya sebagai kudeta. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendorong Saeid untuk mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang menjadi dasar pemerintahan di Tunisia.
"Blinken juga meminta agar Saied menjaga dialog terbuka dengan semua aktor politik dan rakyat Tunisia," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price, dilansir The Guardian.
Pengamat telah memperingatkan bahwa keputusan untuk menggunakan pasal 80 konstitusi, dapat memungkinkan presiden untuk mengambil langkah-langkah luar biasa di masa yang akan datang. Hal ini secara efektif diterjemahkan menjadi kekuasaan eksekutif total untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Selain memecat para menteri dan membekukan parlemen selama 30 hari, presiden telah mencabut kekebalan anggota parlemen. Saied juga telah memerintahkan agar administrasi negara dan lembaga asing berhenti bekerja selama dua hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
