REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perumda Pasar Jaya memberlakukan kebijakan yang mewajibkan seluruh pengunjung dan pedagang menunjukkan bukti atau kartu vaksin Covid-19 saat memasuki area pasar. Aturan ini diterapkan selama masa perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 di sejumlah pasar milik Perumda Pasar Jaya di DKI Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, aturan tersebut patut didukung. Sebab, ia menilai, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menolak divaksinasi.
"Kebijakan itu patut didukung, karena sejauh ini masih banyak yang menolak divaksin dan akhirnya jadi beban negara kalau sakit. Untuk menghargai mereka yang sudah divaksin, ini langkah yang baik," kata Gilbert saat dihubungi, Selasa (27/7).
Di samping itu, sambung dia, aturan ini tentu akan mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi demi menghindari fatalitas akibat terpapar virus corona. Kemudian, Gilbert menyebut, regulasi tersebut juga bisa dijadikan alat untuk mengontrol jumlah warga yang mendatangi pasar.
"Selain itu, juga mendidik masyarakat, dan sebagai alat kontrol buat yang mengunjungi pasar," ujarnya.
Politikus PDIP ini menuturkan, kewajiban untuk menunjukan kartu vaksin saat mendatangi lokasi-lokasi tertentu dapat menjadi kontrol terhadap mobilitas masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Ia pun berharap agar seluruh warga dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan
Selain itu, Gilbert mengusulkan agar aturan serupa juga dapat diterapkan di lokasi lainnya. Namun, menurut dia, usulan ini dapat dilakukan sekitar 2-3 pekan ke depan dengan memerhatikan perkembangan kasus Covid-19 di Jakarta.
"Aturan ini atau yang bertujuan sama, penting dilakukan agar pandemi ini bisa dikendalikan. Masyarakat suka seenaknya seperti waktu mudik yang lalu. Sesudah RS penuh, oksigen kosong dan obat, semua teriak. Dengan adanya kontrol, diharapkan semua bisa ikut aturan," jelasnya.
Sementara itu, secara terpisah, politikus Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz justru menyampaikan pendapat berbeda. Dia menyebut, kewajiban menunjukan kartu vaksin sebagai syarat memasuki pasar dapat menjadi pemicu pihak tertentu untuk membuat bukti vaksin yang palsu.
"Saya kira hal ini akan memancing orang berbuat curang untuk membuat sertifikat vaksin palsu," ujar Aziz.
Ia menilai, hal yang lebih penting dilakukan dalam menangani penyebaran virus corona adalah dengan mengantisipasi potensi terjadinya kerumunan orang dengan cara menerjunkan petugas untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan. "Yang jauh lebih penting adalah menjaga jangan sampai ada kerumunan. Perbanyak pengawasan dari petugas," tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, Pasar Tanah Abang kembali beroperasi mulai hari ini, Senin (26/7). Hal ini sehubungan dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang memberikan pelonggaran selama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Menanggapi hal itu, Perumda Pasar Jaya pun melakukan penyesuaian terhadap operasional di seluruh Pasar Tanah Abang. Salah satunya, yakni pengunjung dan pedagang pasar wajib menunjukan bukti vaksinasi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
