Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

DPR: Kebijakan Penanggulangan Covid Jangan Dipolitisasi

Selasa 27 Jul 2021 18:37 WIB

Red: Bayu Hermawan

Andreas Hugo Pareira

Andreas Hugo Pareira

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Legislator mengatakan kebijakan penanggulangan Covid-19 jangan dipolitisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR, Andreas Hugo Pareira, meminta agar kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 jangan sampai dipolitisasi oleh pihak mana pun. Andreas mengatakan, Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial untuk penanggulangan pandemi Covid. 

Menurutnya, pemerintah daerah dan pusat pun perlu mengantisipasi dinamika di lapangan dan terus berkoordinasi. "Apa pun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk," kata Andreas, Senin (27/7).

Baca Juga

Andreas mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan pembatasan masyarakat mengingat penambahan kasus positif Covid-19 kembali naik. "Tidak ada pilihan lain. Kalau kita membiarkan mobilitas masyarakat tetap tinggi, maka risikonya korban pandemi naik lagi," ujar Andreas.

Sedangkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa partai-nya tegas menolak pengibaran bendera putih. Pengibaran bendera putih di beberapa daerah sebagai bentuk protes terhadap perpanjangan PPKM dinilai bisa menimbulkan kegaduhan dan akan menambah derita rakyat.

"Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat," ujar Jazilul Fawaid.

Menurut Jazilul polisi bisa mengusut motif dan pelaku tindakan tersebut jika aksi pengibaran bendera putih itu dinilai meresahkan. Dia menyarankan siapa pun untuk tidak melakukan aksi yang mempersulit keadaan dan juga kontraproduktif.

"Hemat kami, aksi seperti itu mudah ditumpangi politisi hitam yang mencari keuntungan di tengah penderitaan," ucapnya.

Anggota Fraksi Golkar di DPR Bobby Adityo Rizaldi menilai kalau tindakan pengibaran bendera putih itu merupakan ekspresi menolak PPKM, maka artinya masih ada masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik soal kebijakan. Sementara, saat ini lanjut dia sudah ada penyesuaian-penyesuaian di PPKM untuk kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil.

Bobby mengatakan ada konsekuensi penegakan disiplin dan hukum kalau pengibaran bendera putih itu ternyata sebagai penanda tidak mau mematuhi PPKM. Menurutnya, pemerintah dan elemen masyarakat perlu bersinergi menyosialisasikan pentingnya kebijakan PPKM dalam memutus penyebaran virus.

Kemudian, Bobby juga berharap masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi, bisa tersentuh bantuan sosial, relaksasi pajak atau program-program bantuan lain dari Pemerintah."Sehingga ada solusi bagi masyarakat terdampak," ujar Bobby.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA