REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendorong bupati/wali kota di Jabar untuk meningkatkan kemampuan mengelola teknologi digital. Tujuannya, mempercepat implementasi ekonomi digital yang merata, baik di perkotaan maupun perdesaan.
Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jabar Tahun 2021 secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/7).
"Saya titip leadership digital menjadi penting. Jadi, kepala daerah itu harus melek digital. Jangan hanya anak buahnya, tapi kita semua, dari bupati, wali kota, sampai gubernur, harus sangat aktif," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Emil mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa semua pihak. Yakni, dari mulai pemerintah, perbankan, sampai masyarakat, mesti beradaptasi dengan teknologi digital. Pemerintah Provinsi Jabar pun terus berupaya mewujudkan visi menjadi Provinsi Digital Terdepan di Indonesia, bahkan level Asia.
Dalam pemulihan ekonomi, kata Emil, percepatan digitalisasi ekonomi untuk industri besar, menengah dan kecil, termasuk UMKM, dilakukan. Hal itu dikarenakan percepatan digitalisasi ekonomi harus bersifat inklusif.
“Percepatan digitalisasi ekonomi juga harus menyasar di desa-desa, agar akses digital mereka bisa dapatkan karena jauh dari kemudahan,” katanya.
Untuk mewujudkan visi Jabar Provinsi Digital, menurut Emil, pihaknya sudah memiliki cetak biru. Salah satu inovasi yang digagas Pemprovinsi Jabar dan sudah diakui di level Asia Pasifik adalah Desa Digital.
“Provinsi Jabar itu sudah mempunyai cetak biru yaitu Jabar Digital Province. Salah satunya Desa Digital yang berhasil meraih berbagai penghargaan dalam transformasi digital,” katanya.
“Saya titip juga agar kabupaten/kota segera memiliki cetak biru. Dengan tujuan utama menyasar masyarakat umum dan juga menciptakan fintech yang bermanfaat. Sifatnya implementatif,” imbuhnya.
Sementara menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar Herawanto, Rakorwil tersebut merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk mendukung pemulihan ekonomi Jawa Barat. Khususnya, dalam hal percepatan digitalisasi ekonomi guna peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi bagi kesejahteraan masyarakat.
Rakorwil TP2DD dan TPID se-Jabar kali ini mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Keuangan Digital untuk Mendukung Stabilisasi Harga dan Terwujudnya Visi Jawa Barat Provinsi Digital melalui Penguatan Sinergi dan Kolaborasi".
"Upaya percepatan dan perluasan implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) yang dilakukan Pemda dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil meraih capaian kinerja yang menggembirakan," katanya.
"Jumlah Pemda yang termasuk kategori “pada tahap digital“ di Jawa Barat meningkat signifikan, dari 9 Pemda menjadi 20 Pemda pada posisi triwulan II tahun 2021," katanya.
Selain itu, kata dia, berdasarkan hasil survei ETPD yang terakhir dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) di tingkat pusat, peringkat Provinsi Jawa Barat secara nasional dalam implementasi ETPD juga berhasil merangkak naik dari 9 menjadi 3 besar.
Herawanto mengatakan, seluruh jajaran Bank Indonesia di wilayah Jabar menyampaikan apresiasi atas prestasi luar biasa yang dicapai oleh Provinsi Jabar.
Tidak hanya dalam transaksi keuangan, kata Herawanto, adopsi teknologi digital juga telah diterapkan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat dalam upaya pengembangan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan, termasuk pengendalian inflasi di Jawa Barat yang diwujudkan dalam strategi pengendalian inflasi 4K. Yakni, Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif.
Menurutnya, implementasi teknologi digital ini antara lain diwujudkan dengan dikembangkannya e-Logistik Jawa Barat, digital farming, Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak Terintegrasi (SILAT), e-Fishery, kolaborasi dengan pelaku e-commerce, Petani Milenial, serta Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SILINDA).
Untuk provinsi seperti Jawa Barat, kata dia, digitalisasi dalam program pengendalian inflasi menjadi hal yang harus semakin diwujudkan. Digitalisasi ini perlu dilakukan melalui berbagai inovasi dari sisi produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran maupun pembiayaan dan pembayaran.
Di masa pandemi, kata Herawanto, digitalisasi memberi kemudahan dalam mempertemukan produk barang dan jasa yang dihasilkan para penjual dengan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen tanpa atau dengan pertemuan fisik secara minimal. Digitalisasi juga dapat mendorong kualitas dan kuantitas produksi.
Selain itu, kata dia, digitalisasi dapat membantu ketersediaan pasokan, melalui implementasi teknologi dalam produksi sehingga menjembatani pertemuan antara sisi supply dan sisi demand secara lebih efisien. Jangkauan distribusi barang dan jasa juga akan lebih luas, karena teknologi digital mampu menerobos sekat jarak dan waktu. Interkonektivitas antarpelaku ekonomi akan meningkat sehingga menciptakan efisiensi ekonomi dengan rantai distribusi yang semakin pendek.
Dari sisi kebutuhan akan komunikasi yang lebih efektif, digitalisasi ekonomi akan membantu mengurangi terjadinya informasi asimetris, sehingga harga barang dan jasa relatif lebih terkendali. Di sisi lain, jenis barang/jasa yang dikonsumsi akan lebih beragam karena semakin banyak barang/jasa yang dikenal dan diketahui kondisi pasokannya oleh masyarakat konsumen. Sementara, digitalisasi juga menawarkan berbagai kemudahan berbagai layanan perbankan digital, baik dari sisi ketersediaan maupun sisi kecepatan.
"Melalui TP2DD baik di level provinsi maupun kabupaten/ kota di wilayah Jawa Barat, selayaknya berbagai upaya tersebut terus didorong dan dikembangkan. Sehingga akan semakin bermunculan program-program inovatif dalam pengendalian inflasi daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
