Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

Parlemen Malaysia Gelar Sidang Khusus Bahas Covid

Senin 26 Jul 2021 15:13 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Teguh Firmansyah

Petugas medis yang mengenakan peralatan memasuki area perumahan yang ditempatkan di bawah perintah kontrol gerakan yang ditingkatkan (EMCO) karena peningkatan drastis jumlah kasus COVID-19 yang tercatat di Sunway, pinggiran Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 2 Juli 2021.

Petugas medis yang mengenakan peralatan memasuki area perumahan yang ditempatkan di bawah perintah kontrol gerakan yang ditingkatkan (EMCO) karena peningkatan drastis jumlah kasus COVID-19 yang tercatat di Sunway, pinggiran Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 2 Juli 2021.

Foto: AP/Vincent Thian
Malaysia berada di bawah tekanan menyusul lonjakan Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID,  KUALA LUMPUR -- Parlemen Malaysia gelar sidang khusus pada Senin (26/7), untuk membahas penanganan pandemi Covid-19. Malaysia berada di bawah tekanan karena lonjakan kasus virus Corona yang semakin memburuk.

Pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan memberikan penjelasan singkat kepada parlemen tentang upaya pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Selain itu, Muhyiddin akan membahas rencana pemulihan nasional empat fase, yang diresmikan pada Juni lalu. Para menteri yang bertanggung jawab atas ekonomi dan program vaksinasi juga akan memberikan paparan kepada parlemen.

Di tengah lonjakan kasus infeksi Covid-19, ribuan dokter muda melakukan aksi protes terkait gaji dan insentif yang belum dibayarkan. Para dokter muda tersebut bekerja di bawah kontrak, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil spesialisasi. Sebuah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai 'hartal', mengorganisir aksi protes untuk menuntut perubahan sistem kontrak.

“Pandemi telah menunjukkan bahwa Malaysia tidak memiliki cukup dokter. Bahkan dengan dokter kontrak, kami tetap kewalahan dan kelelahan," kata juru bicara hartal, Mustapha Kamal Aziz kepada Aljazirah.

Sistem kontrak diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia pada 2016. Melalui sistem perawatan kesehatan publik Malaysia, dokter pertama-tama harus menjalani masa layanan wajib selama dua tahun. Untuk menjadi seorang spesialis, mereka perlu berlatih selama lima tahun lagi.

Dengan sebagian besar dokter kontrak mendapatkan masa kerja lima tahun, mereka merasa sulit untuk menyelesaikan pelatihan spesialis. Padahal sebelum 2016 semua tenaga medis kontrak, petugas gigi, dan petugas farmasi dipekerjakan secara tetap hingga pensiun.  "Pemogokan ini simbolis, untuk menunjukkan bahwa kami serius," ujar Kamal.

Media lokal melaporkan dokter yang mengenakan pakaian serba hitam, serta berjalan keluar dari sejumlah rumah sakit termasuk Rumah Sakit Kuala Lumpur (HKL) dan Rumah Sakit Sungai Buloh. Polisi memerintahkan mereka untuk bubar.

Malaysia melaporkan 17.045 kasus dan 92 kematian pada Ahad (25/7). Sekitar 62 persen dari kasus tersebut diidentifikasi di Lembah Klang, yang meliputi ibu kota Kuala Lumpur dan negara bagian Selangor.

Dalam beberapa minggu terakhir, media sosial telah dibanjiri dengan foto dan video rumah sakit di Malaysia yang mulai kolaps. Mereka kewalahan menerima pasien yang jumlahnya terus merangkak naik.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA