Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

Indef: PPKM Harus Berlanjut karena Kesehatan Prioritas

Senin 26 Jul 2021 15:10 WIB

Red: Nidia Zuraya

Warga menyantap makanan di salah satu warung makan di Sawah Besar, Jakarta, Senin (26/7/2021). Pemerintah menyesuaikan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada pelaku usaha kuliner dengan mengizinkan warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya untuk buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00, menerima maksimal pengunjung makan di tempat tiga orang dan waktu makan maksimal 20 menit.

Warga menyantap makanan di salah satu warung makan di Sawah Besar, Jakarta, Senin (26/7/2021). Pemerintah menyesuaikan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada pelaku usaha kuliner dengan mengizinkan warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya untuk buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00, menerima maksimal pengunjung makan di tempat tiga orang dan waktu makan maksimal 20 menit.

Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA
Jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 3,17 juta saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memang harus berlanjut karena pemulihan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas."Panglima perang pandemi saat ini sebenarnya adalah sektor kesehatan, bukan ekonomi," kata Esther dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (26/7).

Kendati demikian, ia menyebutkan bahwa bukan berarti sektor ekonomi tidak penting, hanya saja saat ini ekonomi bukan merupakan sektor yang harus diutamakan di tengah peningkatan kasus pandemi seperti saat ini. Esther berpendapat bahwa akan percuma jika pemulihan ekonomi diutamakan di atas kesehatan, karena dikhawatirkan akan semakin banyak korban berjatuhan.

"Seberapa pun banyak nanti dana dan energi yang dikeluarkan itu akan mubazir," ucapnya.

Jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 3,17 juta saat ini, relatif lebih banyak dibandingkan beberapa negara di ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Singapura. Maka dari itu, PPKM harus tetap dijalankan sampai kasus Covid-19 di dalam negeri bisa melandai kembali.

Ia mencontohkan, China yang menutup dengan ketat negaranya saat pandemi melonjak signifikan, pertumbuhan ekonomi negara tersebut pun terkontraksi hingga 6,8 persen pada kuartal I-2021. Namun, setelah kasusnya sudah melandai karena adanya penutupan ketat, percepatan vaksinasi, serta tracing dan testing dilakukan dengan maksimal, perekonomian Negeri Panda berhasil tumbuh perlahan.

"Jadi jangan takut untuk pemerintah melakukan PPKM ini," tegas Esther.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA