Jumat 23 Jul 2021 23:39 WIB

IDI: Jangan Longgarkan PPKM di DKI Jakarta

Pasien Covid-19 yang meninggal saat isoman masih tinggi.

IDI: Jangan Longgarkan PPKM di DKI Jakarta. Seorang pekerja mengangkat air galon saat pemberlakuan PPKM di kawasan Blok M Jakarta, Rabu (21/7/2021). Pemerintah mengeluarkan dua aturan terkait perpanjangan PPKM, diantaranya penutupan pusat perbelanjaan dan pelarangan makan ditempat bagi restoran di wilayah Jawa-Bali yang masuk PPKM level 4 dan pembukaan opersiaonal pusat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB dan pembatasan pengunjung sebesar 25 persen saat PPKM level 3 di 28 kabupaten/kota.
Foto: ANTARA/Wahyu Putro A
IDI: Jangan Longgarkan PPKM di DKI Jakarta. Seorang pekerja mengangkat air galon saat pemberlakuan PPKM di kawasan Blok M Jakarta, Rabu (21/7/2021). Pemerintah mengeluarkan dua aturan terkait perpanjangan PPKM, diantaranya penutupan pusat perbelanjaan dan pelarangan makan ditempat bagi restoran di wilayah Jawa-Bali yang masuk PPKM level 4 dan pembukaan opersiaonal pusat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB dan pembatasan pengunjung sebesar 25 persen saat PPKM level 3 di 28 kabupaten/kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah tersebut.

"Menurut saya, PPKM yang sekarang ini, mau yang darurat atau level empat, atau apa pun, jangan diperlonggar," ujar Zubairi saat dihubungi, Jumat (23/7).

Baca Juga

Menurut Zubairi, kendati angka positivity rate di DKI Jakarta sudah turun menjadi 25,7 persen dari sekitar 40 persen, tapi angka tersebut masih terbilang tinggi dan masih memerlukan penanganan serius dari pemerintah. "Kata serius itu mengingat angka pasien Covid-19 yang meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri juga cukup tinggi," ujar Zubairi.

Apalagi mengenai angka pasien Covid-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri itu sempat datanya mencapai 1.152 orang. "Itu kan tinggi banget angkanya," kata Zubairi.

Dia mengatakan pemerintah sudah tepat memperpanjang masa PPKM di DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah juga tepat menambah tempat isolasi pasien Covid-19 dan fasilitas tabung oksigen di DKI Jakarta.

Langkah-langkah tersebut memang diperlukan dalam mengatasi pandemi di DKI Jakarta. Jakarta sempat mengalami situasi darurat akibat terbatasnya kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien Covid-19.

Hingga saat ini, menurut Zubairi, pemerintah sudah lebih baik dibanding beberapa waktu lalu dalam menangani persoalan Covid-19 di Jakarta. Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

"Data (positivity rate turun dalam sepekan terakhir) itu menunjukkan penerapan PPKM selama sepekan terakhir di DKI Jakarta mulai menunjukkan hasil," ungkap Zubairi. Ketua Satgas Covid-19 IDI itu pun memohon dengan sangat agar masyarakat DKI Jakarta tidak menggelar aksi unjuk rasa menolak PPKM agar tidak berisiko menimbulkan klaster baru.

"Jadi amat sangat mohon jangan demo (unjuk rasa), karena datanya menunjukkan Jakarta sedang bagus. Jadi tidak ada alasan untuk demo (menolak PPKM) karena hasilnya baik," ujar Zubairi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement