REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong Perum Bulog untuk mempercepat distribusi bantuan beras ke masyarakat di tengah implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19. "Bantuan beras sebanyak 200.000 ton untuk masyarakat sudah siap untuk didistribusikan dan KSP siap mendorong proses percepatan pendistribusiannya," ujar Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono dalam siaran pers, Jumat (23/7).
Menurut Edy, total sasaran Bantuan Beras PPKM yang disediakan oleh pemerintah mencapai 288.000 ton beras yang nantinya akan didistribusikan kepada 28,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun untuk saat ini, baru 200.000 ton beras yang siap untuk didistribusikan kepada 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan 10 juta keluarga yang tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
KSP, ujar Edy, berharap bantuan beras ini dapat cepat diterima oleh masyarakat karena selain memberikan manfaat kepada keluarga penerima, program ini juga akan meningkatkan konsumsi beras yang diproduksi oleh petani lokal.
Pendistribusian bantuan beras oleh Perum Bulog sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan ini sudah dilakukan sejak awal masa berlakunya PPKM. Hingga Kamis (22/7), tercatat sudah lebih dari 7 ribu ton beras yang tersalurkan ke masyarakat atau sekitar 3,5 persen dari target.
Penyaluran ini dilakukan menyeluruh di 34 provinsi dengan masing-masing keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebanyak 10 kg beras.
Berdasarkan data Penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi provinsi dengan tingkat persentase distribusi tertinggi yakni 25,42 persen. Dari sekitar 2,214 ton kuota bantuan beras di provinsi Sulawesi Tenggara ini, tercatat sudah sekitar 563 ton yang telah terdistribusi.
Menyusul Sulawesi Tenggara, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki persentase distribusi beras yang cukup baik hingga saat ini yakni sekitar 20,4 persen dari total kuota. Tercatat sekitar 164 ton beras dari total 806 kuota ton bantuan beras di provinsi ini telah didistribusikan ke masyarakat.
Namun beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Aceh, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, dan Jawa Barat masih mencatatkan persentase pendistribusian bantuan beras yang cukup rendah.
KSP menengarai bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala pendistribusian bantuan beras ke masyarakat dikarenakan oleh belum optimalnya dukungan dari Dinas Sosial di daerah.
Ketiadaan Petunjuk Teknis (Juknis) di lapangan menjadi salah satu faktor yang membuat Dinas Sosial di daerah mengalami kesulitan dalam menyalurkan bantuan."Kita sangat menghargai kerja keras Bulog sebagai pihak yang menyalurkan dan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penyedia data penerima. Kami yakin saat ini Kemensos sedang menyusun dan menyiapkan juknis tersebut," ungkap Edy.
Ia menambahkan bahwa dalam perannya untuk mendorong percepatan distribusi bantuan beras ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah bersurat dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar dilakukan percepatan penyusunan juknis pendistribusian beras.
Selain itu, KSP juga mendorong pihak kementerian terkait untuk segera menyampaikan instruksi percepatan kepada Dinas Sosial di daerah agar penyaluran bantuan beras PPKM 2021 kepada masyarakat berjalan lebih lancar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
