Thursday, 16 Safar 1443 / 23 September 2021

Thursday, 16 Safar 1443 / 23 September 2021

Kemenkes Bayar Klaim Pelayanan Covid Rp 22,88 Triliun

Jumat 23 Jul 2021 10:46 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Agus Yulianto

Rita Rogayah (kiri)

Rita Rogayah (kiri)

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Sudah banyak rumah sakit yang menyelesaikan tagihannya ke BPJS. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan RI telah membayarkan klaim pelayanan Covid-19 kepada fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp 22,88 triliun hingga 19 Juli 2021. Secara rinci, pembayaran klaim tersebut terdiri dari bulan layanan tahun 2021 (Januari-Juni) Rp 14,7 triliun dan tunggakan bulan layanan tahun 2020 (Maret-Desember) Rp 8,16 triliun.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan dr. Rita Rogayah mengatakan, istilah tunggakan itu adalah semua pelayanan di tahun 2020 yang ditagihkan di tahun 2021."Jadi kalau yang ditagihkan di tahun 2021 tapi pelayanannya di tahun 2020 itulah yang kita sebut tunggakan,” kata dr Rita dalam rilis Kementerian Kesehatan, dikutip Jumat (23/7).

Pembayaran bulan layanan 2020 itu untuk tunggakan bulan layanan Maret hingga Desember. Sementara untuk bulan layanan 2021 merupakan pembayaran bulan Januari hingga Juni.

Tingginya pembayaran klaim bulan Januari hingga Maret 2021, kata Rita, karena sudah banyak rumah sakit yang menyelesaikan tagihannya ke BPJS. Sementara pembayaran bulan April hingga Juni belum semua rumah sakit memberikan tagihannya.

Rita mengatakan, tingginya pembayaran klaim di bulan Januari 2021 dikarenakan banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. “Kita lihat angka tinggi sekali di Januari karena kita tahu Januari pasiennya banyak dan ini juga hati-hati mungkin nanti pada bulan Juni dan Juli ini tagihan rumah sakit juga cukup meningkat, karena kita tahu angka pasien yang masuk rumah sakit cukup tinggi sekali,” katanya.

Berdasarkan kepemilikan rumah sakit, kalim pembayaran yang sudah banyak terselesaikan adalah rumah sakit swasta dengan jumlah 805 rumah sakit dengan tagihannya yang sudah dibayarkan Rp 11,89 triliun. 

Diikuti rumah sakit daerah sebanyak 418 dengan jumlah tagihan Rp 6,87 triliun, disusul lagi dengan 30 rumah sakit vertikal Kemenkes Rp 1,3 triliun, 58 RS TNI Rp 1,04 triliun, 23 RS BUMN Rp 703,3 miliar, 33 RS Polri Rp 581 miliar, dan 11 RS Kementerian lainnya Rp 430 miliar.

"Jadi memang pelayanan yang banyak itu adanya di rumah sakit swasta dan di rumah sakit daerah," jelas Rita. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA