REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko menjadi modal penting sebelum dilakukan pembukaan pengetatan secara bertahap. Kendati demikian, Satgas mencatat di sebagian besar provinsi kurang dari 50 persen poskonya yang telah melaporkan kinerja.
“Jika dilihat pada cakupan laporan kinerja posko, sayangnya sebagian besar provinsi kurang dari 50 persen poskonya melaporkan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten,” ujar Wiku saat konferensi pers.
Pelaporan kinerja posko ini dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko di tiap desa atau kelurahan dan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Wiku pun mengapresiasi Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan juga Bali yang pelaporan kinerja posko di masing-masing daerahnya sudah lebih dari 50 persen.
Untuk mengendalikan pandemi Covid-19, Satgas meminta Pemprov DKI Jakarta agar meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan desa kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak. Sedangkan Pemerintah Jawa Tengah dan Banten diminta untuk menurunkan angka kematian, meningkatkan desa atau kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak, serta meningkatkan laporan kinerja poskonya.
Untuk Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur, Satgas meminta agar mampu menurunan angka kematian serta meningkatkan laporan kinerja poskonya. “Pemerintah DIY untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Serta Pemerintah Bali untuk menurunkan angka kasus positif, kematian, dan BOR isolasi,” lanjut Wiku.
Wiku menjelaskan, angka kesembuhan dapat ditingkatkan melalui upaya penanganan pasien Covid-19 sedini mungkin. Langkah ini juga akan menurunkan angka kematian yang masih tinggi. Karena itu, penelusuran kontak erat juga penting dilakukan sehingga kasus positif dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
