REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban, menilai ada beberapa penyebab masih adanya penolakan terhadap pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Salah satunyanya adalah masih ada orang-orang yang tidak memahami bahaya Covid-19.
Untuk itu, Zubairi mengatakan, perlu edukasi berulang-ulang agar masyarakat memahami Covid-19, potensi risiko serta cara mencegahnya. "Edukasi tidak cukup satu kali, agar paham bahwa memang penyakit Covid-19 ini benar-benar ada, ini bukan bohong, dan bisa menyebabkan kematian," katanya, Kamis (22/7).
Zubairi juga mengajak masyarakat yang sudah memahami bahaya Covid-19, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum percaya adanya virus ini. Selain itu, seluruh pihak mulai dari tenaga medis, media massa, tokoh agama, ketua RT, ketua RW, lurah, kepala desa, camat, dan kepala daerah, harus lebih aktif mengampanyekan bahaya Covid-19 dan pencegahannya.
"Wajib memberi tahu masyarakat, wajib berkomunikasi baik dengan tetangga kita agar mereka paham mengenai penyakit Covid-19. Komunikasi yang baik itu, kalau masyarakat yang kita ajak bicara itu sudah paham. Kalau belum, artinya belum terjadi komunikasi yang baik dan kita perlu," ujarnya.
Zubairi juga mengingatkan bahwa kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, termasuk unjuk rasa, berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19. "Mengenai berkerumun untuk urusan apapun, apakah berisiko tertular Covid-19? Iya. Berisiko tertular, berisiko menularkan Covid-19," katanya.
Ia menambahkan, cukup banyak orang yang terlihat sehat, padahal di dalam tubuhnya terdapat virus. "Itu bisa menularkan ke orang lain. Jadi, alasan apapun kita berkerumun bisa menularkan Covid-19 dan bisa tertular Covid-19," jelasnya.
Seperti diketahui, unjuk rasa menolak PPKM Level 4 berlangsung di beberapa daerah. Di Bandung, mahasiswa konvoi di jalan pusat kota. Lalu, mahasiswa berkumpul di depan Balai Kota. Selain tidak menerapkan protokol kesehatan, aksi massa berakhir ricuh.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat bersabar. Dia mengajak masyarakat berpartisipasi menurunkan angka penularan Covid-19. "Insya Allah akan ada proporsional relaksasi untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan," ujar Emil.
Selama pemberlakuan PPKM, pemerintah terus menyalurkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Rinciannya; Program Keluarga Harapan menarget 40 juta orang dengan besar bantuan berbeda-beda, program kartu sembako dengan target 18,8 juta keluarga, beras Bulog untuk 28,8 juta keluarga, bantuan sosial tunai untuk 40 juta orang, bansos tunai usulan pemda bagi 5,9 juta keluarga, diskon tarif listrik dan subsidi kuota internet, serta bantuan untuk UMKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
