REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terdampak pandemi Covid-19 benar-benar tepat sasaran.
"Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja, apalagi yang terkait dengan perut rakyat," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7).
Puan menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (21/7) bahwa bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah. Berdasarkan data Menkeu, bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan, baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga.
Dari total pagu Rp11,51 triliun, realisasi bantuan untuk warga desa ini baru tersalur Rp983 miliar. Dan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.
"Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu," ujar Puan.
Puan mengingatkan, penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi. Puan menilai untuk penanganan Covid-19 di lini kesehatan bisa berjalan optimal, pembatasan mobilitas adalah salah satu langkah penting sambil menanti vaksinasi menjangkau 70 persen populasi.
"Namun, pada saat yang sama, rakyat yang sebagian besar tidak punya kelonggaran finansial untuk kehidupan sehari-hari juga tetap harus dijamin kehidupannya," ujarnya.
Karena itu menurutnya, kenapa semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan Covid-19 seharusnya menjadi prioritas seluruh jajaran pemerintah untuk menyampaikan tepat sasaran dan tepat momentum. Puan menegaskan bahwa semua kalangan berkejaran dengan waktu untuk segera mengatasi pandemi COVID-19 agar semua dapat kembali beraktivitas dan produktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
