Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Pejabat Jangan Hanya Minta Maaf, Tapi Perbaiki Kinerja

Kamis 22 Jul 2021 10:19 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Karta Raharja Ucu

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Foto: Dok Kemenko Marinves
Karena maaf yang berulang atas inkompetensi serupa membuat kepercayaan publik anjlok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad), Justito Adiprasetio, menganalisa permintaan maaf Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, permintaan maaf pejabat mestinya diiringi perbaikan kinerja.

Justito menilai permintaan maaf adalah representasi dari itikad baik. Walaupun memang belum sampai pada pertanggungjawaban pada publik untuk resignasi dari jabatannya.

"Apa yang kita harapkan tentu permintaan maaf tersebut dilanjutkan dengan langkah progresif terkait pandemi, pengakuan kesalahan adalah arah untuk perbaikan kesalahan, jadi maaf tidak boleh hanya sekadar performativitas belaka. Itu yang kita tuntut," kata Justito kepada Republika.co.id, Rabu (21/7).

Justito menekankan kejujuran amat penting, termasuk bagi para pejabat. Sehingga publik bisa sebaliknya, jujur dan ikut berpartisipasi dalam program pemerintah. Inilah yang menurutnya tak sinkron di awal pandemi Covid-19.

"Mulai dari kesalahan fokus, kita lihat skala prioritas yang diiringi dengan kesalahan komunikasi publik," kata dia.

Ia berkata, banyak rekam jejak dari pejabat publik yang seolah menyepelekan hingga tidak tepat konteks. Hal yang menciptakan implikasi, pertama publik mengalami kebingungan dalam merespon pandemi, termasuk menyepelekannya. "Kedua, publik mengalami penurunan kepercayaan terhadap pemerintah," ujar Justito.

Penurunan kepercayaan terhadap pemerintah dinilai membuat disinformasi dan teori konspirasi bertebaran. Ia menyarankan pejabat membuat kebijakan konkret setelah permintaan maaf.

"Karena maaf yang berulang atas inkompetensi yang sama, akan membuat kepercayaan publik anjlok," ucap Justito.

Justito mengingatkan roda ekonomi kelas bawah sangat terhambat selama pandemi. "Perut-perut lapar itu bukan soal citra, tapi hal yang sama sekali nyata. Kita tentu tidak menginginkan adanya demonstrasi besar pada saat pandemi seperti ini. Perut yang lapar tidak bisa dibendung," kata Justito.

Sebelumnya, Luhut minta maaf jika pelaksanaan PPKM Darurat hingga saat ini belum optimal. Namun, sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, ia juga meminta masyarakat kompak dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (17/7).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA