REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Kepala Institut Vaksin Nasional Thailand meminta maaf atas lambatnya dan tidak cukupnya program vaksin di negara itu. Ia berjanji Thailand akan bergabung dalam program distribusi vaksin Covid-19 internasional, Covax untuk menerima lebih banyak donasi vaksin tahun depan.
Negara Asia Tenggara itu sedang berjuang menahan lonjakan kasus infeksi dan kematian yang hampir setiap hari selalu mencetak rekor baru. Ada kekhawatiran angka sebenarnya lebih buruk lagi karena pemerintah gagal mengamankan pasokan vaksin sebelum lonjakan kasus terjadi.
Penyebaran virus korona varian Delta yang lebih menular juga memperburuk situasi. Pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha membeli vaksin Sinovac dan Sinopharm dari China dan vaksin AstraZeneca yang diproduksi dalam negeri dalam jumlah yang tak terlalu banyak
Selain gagal membeli banyak vaksin, pemerintah Prayuth juga menerima kritikan keras. Karena sejumlah penelitian menunjukkan vaksin China tidak terlalu efektif dalam menghadapi varian Delta dibandingkan vaksin yang diproduksi Pfizer dan Moderna.
"Saya meminta pada rakyat, Institut Vaksin Nasional tidak berhasil mendapatkan jumlah vaksin yang cukup untuk situasi ini, walaupun kami sudah mencoba yang terbaik," kata direktur institut, Nakom Premsri dalam konferensi pers, Rabu (21/7) kemarin.
"Mutasi (virus) yang tidak dapat diprediksi, telah menyebabkan penyebaran lebih cepat terjadi dibanding tahun lalu, pengadaan vaksin tidak sesuai dengan situasi saat ini," ujarnya.
Ia mengatakan Thailand dalam proses bergabung dengan Covax, inisiatif Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendistribusikan vaksin ke negara-negara berkembang. Nakorn mengatakan ia berharap Thailand dapat menerima vaksin dari Covax pada kuartal pertama tahun depan.
Thailand satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak bergabung dengan Covax. Bulan Februari lalu, pemerintah Thailand menjelaskan karena Thailand dikategorikan negara pendapatan menengah, maka tidak dapat vaksin gratis atau murah dari program tersebut.
Mereka mengklaim harus membayar mahal tanpa mengetahui vaksin mana yang akan didapatkan dan akan mendapatkannya. "Membeli vaksin langsung dari pabrik pilihan yang tepat, lebih fleksibel," kata juru bicara pemerintah Anucha Buraphachaisri saat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
