Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Sri Mulyani: Realisasi BLT Desa 163 Kabupaten Rendah

Rabu 21 Jul 2021 20:44 WIB

Rep: Novita Intan, Amri Amrullah/ Red: Andri Saubani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Menurut Sri Mulyani, penyerapan anggaran hanya 8,2 persen dari total 25.547 desa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa masih rendah. Tercatat sebanyak 163 daerah kabupaten atau 37,56 persen realisasi di bawah 15 persen dari total anggaran Rp 11 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyerapan anggaran hanya 8,2 persen dari total 25.547 desa.

“Kita lihat BLT desa masih rendah realisasinya,” ujarnya saat konferensi pers Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Perkembangan Terkini Penerapan PPKM secara virtual, Rabu (21/7).

Sri Mulyani menyebut sebanyak 151 daerah kabupaten sudah menyalurkan bantuan langsung tunai sebesar 15 persen sampai 30 persen. Adapun, total penyerapan yang dilakukan sebanyak Rp 2,18 triliun dari total anggaran Rp 10,04 triliun.

“Artinya penyerapan realisasinya baru mencapai 21,7 persen kepada 25.815 desa,” ucapnya.

Lalu sebanyak 99 daerah kabupaten sudah melakukan penyaluran bantuan langsung tunai desa sebesar 30 persen sampai 50 persen. Anggaran yang telah diserap sebesar Rp 2,2 triliun dari total anggaran Rp 6,09 triliun.

“Artinya realisasi penyaluran dana sebesar 37,3 persen dari kepada 15.208 desa,” ucapnya.

Sedangkan bantuan langsung tunai yang telah menyalurkan di atas 50 persen baru 21 daerah kabupaten. Adapun realisasi penyerapannya sebesar 59,7 persen dari anggaran Rp 1,2 triliun, sehingga penyerapan yang dilakukan sebesar Rp 717 miliar untuk 2.873 desa.

"Yang penyerapannya bagus ini baru 21 daerah saja. Ini sudah pada Juli jadi memang seharusnya di atas 50 persen realisasinya," kata dia.




Maka dari itu, dia mendorong agar para pemerintah daerah segera menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Terlebih saat ini pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

"Kita perlu dorong desa yang belum karena ini sangat berarti bagi masyarakat desa yang terkena PPKM," ucapnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menambah tugas pendamping desa, ikut mengawal pelaksanaan PPKM Darurat di setiap desa. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut pengawalan bisa dilakukan dimulai dari penganggaran PPKM Darurat di desa-desa, penjagaan di pos-pos gerbang desa, pelaksanaan desinfektan dan pembagian masker, monitoring tempat-tempat isolasi mandiri di desa.

Baca Juga

"Termasuk vaksinasi di desa dan Puskesmas setempat, tracing saat warga desa terkena Covid-19, penyaluran BLT Dana Desa dan bantuan sembako, hingga doa bersama warga," kata Mendes dalam keterangan pers, Rabu (21/7).

Sementara itu, penyaluran dana desa dari data Kemendesa PDTT per 19 Juli 2021, menunjukkan dana desa telah cair sebanyak Rp 30,31 triliun kepada 70.315 desa atau 94 persen dari total desa yang ada di Indonesia. Adapun, anggaran dana desa untuk kegiatan PPKM mencapai Rp 4,01 triliun.

 

photo
Ilustrasi Aturan PPKM Darurat untuk Perusahaan - (republika/kurnia fakhrini)

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA