REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk penerimaan negara tapi juga alat untuk memengaruhi gerak perekonomian. Pajak dapat menjadi alat sebagai pemberi insentif kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pungutan negara bisa digunakan sebagai alat untuk menyejahterakan masyarakat. Pajak bisa Kemenkeu desain sebagai alat untuk memberikan insentif kepada masyarakat individu maupun dunia usaha.
"Kita sadari betul sekarang ketika kita tiba-tiba disergap Covid-19, penerimaan pajak dan insentif pajak dua-duanya kita pakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu menjaga kesehatan masyarakat," ujar Suahasil dalam keterangan tulis seperti dikutip Rabu (21/7).
Ia menjelaskan, pada situasi pandemi Covid-19, negara tetap mengumpulkan pajak sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja negara. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan insentif berupa keringanan atau pembebasan pajak untuk sektor-sektor tertentu agar ekonomi tidak terkontraksi lebih dalam.
Sejak 2016, pemerintah mulai membuat laporan resmi mengenai belanja perpajakan. Isinya menghitung berapa besar pajak yang tidak terkumpul oleh negara karena adanya insentif atau kekhususan dalam peraturan perpajakan. Pada situasi pandemi yang menekan perekonomian saat ini, tambah Suahasil, insentif pajak sangat bermanfaat untuk membantu dunia usaha kecil dan mikro, bidang pendidikan dan kesehatan, serta membantu masyarakat.
Adapun beberapa contoh konkretnya yaitu memberikan relaksasi atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 25, pengurangan jumlah pajak, serta membuat penerimaan kepabeanan dan cukai untuk alat kesehatan dan semua yang terkait dengan Covid-19 dibebaskan.
"Kita pakai semua insentif pajak untuk mendorong perekonomian, tapi kita hitung. Ini menjadi logika berpikir yang sangat penting," ujar Suahasil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
