REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengusulkan perlunya pemerintah menyesuaikan langkah penanganan pandemi melalui tiga hal. Ketiga langkah itu yakni menunda proyek yang tidak terkait penanganan pandemi, pengetatan pelaksanaan PPKM Darurat dan membangun ketahanan pangan.
“Kita tetap menaruh optimisme atas pertumbuhan ekonomi nasional. Agar lebih optimal saya menyarankan agar pemerintah melakukan penyesuaian atas anggaran. Kita belum tahu seperti apa akhir dari pandemi saat ini dan berapa lama,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi, dalam keterangannya, Senin (19/7).
Dia mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami koreksi. Saat ini Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi, dari kisaran 4,6 persen menjadi 3,8 persen sepanjang tahun 2021. Begitu juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga merevisi target pertumbuhan ekonomi diangka 3,7 hingga 4,5 persen, dari yang tadinya dikisaran 4,3 hingga 5,3 persen sepanjang 2021.
“Kami menilai dengan perkembangan terbaru yang ada maka sudah saatnya dilakukan perubahan fokus anggaran,” kata Fathan.
Dia mengatakan, penanganan pandemi dan dampaknya harus menjadi prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu proyek-proyek yang tidak terkait penanganan pandemi sebaiknya ditunda. Seperti rencana pembangunan ibu kota baru, penyuntikan PMN atas BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung dan utang luar negeri yang tidak terkait penanganan pandemi.
“Situasi sekarang tidak bisa dilakukan kebijakan business as usual. Penanganan ini (pandemi) membutuhkan banyak sumber daya dan sebaiknya fokus kita di sana. Pengalihan anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi. Saat ini, kita harus selesaikan bahaya di depan mata,” ujar dia.
Politisi PKB ini juga meminta pemerintah memperketat pelaksanaan PPKM Darurat. Menurutnya, lebih baik bersakit-sakit selama tiga atau empat pekan, daripada terus terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang mengancam peluang recovery ekonomi dalam jangka panjang.
“Kami berharap dengan kebijakan tersebut terjadi penurunan mobilitas sosial yang bisa menekan lonjakan kasus positif maupun kasus aktif yang saat ini menjadi tertinggi di dunia,” katanya.
Fathan mengungkapkan, saat ini terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang, year on year (YoY) dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 6,93 juta orang. Selain itu hingga kuartal I-2021 orang miskin berjumlah 27,54 juta orang, atau naik 1,12 juta orang dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.
“Hal ini menunjukkan perlunya refocusing atas penanganan pandemi. Kita jangan sampai terlambat melakukan langkah strategis. Hanya dibutuhkan tiga hal, stop proyek yang tak terkait penanganan pandemi, perketat PPKM Darurat dan bangun industri pangan masyarakat,” katanya.
Dia melanjutkan, penguatan ketahanan pangan akan menghindari negara dari krisis pangan pascapandemi. “Saat kita akan kembali membangun, kita sudah memiliki modal pangan yang cukup untuk masyarakat, sehingga tidak akan ada cerita kelaparan. Jika masyarakat sehat dan pangan tercukupi, pemerintah akan lebih mudah untuk kembali melanjutkan pembangunan,” ujar Fathan.
