Legislator Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Covid

Diversifikasi pangan penting dengan menguatkan ketahanan pangan di lingkungan sekitar

Jumat , 16 Jul 2021, 14:40 WIB
nggota MPR RI sekaligus anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen (tengah).
Foto: istimewa
nggota MPR RI sekaligus anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk dalam penanganan pandemi Covid-19. Apalagi, jika Indonesia nantinya mengalami kasus harian yang menembus 100 ribu. "Kondisi pandemi akibatnya meluasnya kasus Covid-19 di Indonesia harus disikapi dengan kebijakan strategis, cepat dan terukur," ujar pria yang akrab disapa Gus Nabil itu saat dihubungi, Jumat (16/7).

Pemantauan harian dengan data yang terintegrasi dinilainya sangat penting. Sebab, data tersebut berkaitan dengan jumlah kasus, kondisi rumah sakit, penanganan isolasi mandiri, penguatan infrastruktur sosial, dan fasilitas kesehatan di berbagai tingkat. "Worst case skenarionya dengan lockdown total di kawasan-kawasan yang zona hitam dan merah, sekaligus menguatkan ketahanan panganan di wilayah masing-masing," ujar Gus Nabil.

Baca Juga

Ia menjelaskan, penguatan ketahanan pangan ini sangat penting, karena pandemi ini akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Perlu ada skenario menyiapkan stok pangan secara lokal di wilayah desa atau kelurahan dengan pemanfaatan lahan yang ada.

"Diversifikasi pangan penting, juga menggerakkan ibu-ibu dan pemuda untuk menguatkan ketahanan pangan dengan menanam umbi-umbian dan sayuran sebagai stok pangan di kawasan masing-masing," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar  Pandjaitan, mengatakan saat ini Indonesia sudah masuk dalam worst case scenario atau skenario terburuk dalam penanganan Covid-19. Luhut mengungkapkan, pemerintah mempersiapkan skenario terburuk jika angka penularan mencapai 100 ribu kasus per hari.

Luhut menjelaskan pemerintah berupaya untuk bisa menekan angka penularan meski memang ini perlu kerjasama semua pihak. Luhut juga menjelaskan pemerintah menjaga untuk paling tidak angka penularan tidak mencapai 60 ribu per hari. "Ya kita berharap jangan lebih daripada 60 ribu karena itu nanti mesti ada perkiraan lain lagi," ujar Luhut.