REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Penurunan mobilitas masyarakat di Kota Tasikmalaya dinilai belum maksimal saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurut Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 setempat, penurunan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat di Kota Tasikmalaya masih di bawah target.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan mengakui, mobilitas masyarakat di daerahnya selama PPKM Darurat masih cukup tinggi. Ia menilai, hal itu disebabkan lantaran masih banyak orang masuk ke wilayah Kota Tasikmalaya dari luar daerah.
"Untuk mobilitas masyarakat masih ada, termasuk juga karena mobilitas di Tasik itu banyak yang dari luar kota," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (15/7).
Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar), peningkatan mobilitas masyarakat di Kota Tasikmalaya meningkat pada akhir pekan. Sementara berdasakan evaluasi terkahir bersama pemerintah pusat, penurunan mobilitas di kota itu masuk ke dalam zona hitam atau penurunan mobilitas di bawah 10 persen.
"Akhir pekan ini yang aktivitasnya tinggi," kata dia.
Menindaklanjuti evaluasi itu, Ivan mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tasikmalaya akan memperkuat penyekatakan, termasuk di batas kota. Artinya, petugas akan lebih selektif dalam mengizinkan masyarakat yang hendak masuk ke Kota Tasikmalaya.
Ia menegaskan, masyarakat yang tak memiliki kepentingan akan diputarbalikkan oleh petugas. Hanya masyarakat yang memiliki kepentingan yang diperbolehkan masuk ke Kota Tasikmalaya.
"Kemarin juga Pak Kapolres arahannya para petugas di lapangan bisa tegas melakukan seleksi di batas kota," ujar dia.
Ia menambahkan, pihaknya juga masih mendapatkan laporan terkait adanya masyarakat di tempat umum. Padahal, seluruh fasilitas umum di Kota Tasikmalaya ditutup selama PPKM Darurat diterapkan.
Karenanya, Ivan meminta para camat dan lurah terus melakukan sosialosasi ke masyarakat terkait PPKM Darurat. "Petugas juga terus patroli dan mengingatkan. Karena yang dimonitor itu bukan hanya kendaraan, tapi juga pergerakan orang," kata dia.
Ia berharap, masyarakat paham dengan situasi yang ada saat ini. Penerapan PPKM Darurat pada dasarnya untuk menjaga masyarakat dari penularan Covid-19. Ia menargetkan, selama PPKM Darurat mobilitas masyarakat dapat dikurangi minimal 30 persen. Dengan begitu, kasus Covid-19 juga diharapkan dapat berkurang.
"Kalau tak ada hal yang penting, lebih baik diam di rumah. Kita paham semua sulit saat PPKM Daruat ini, tapi kita tahan mobilitas dulu agar kasus juga turun secara signifikan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
