REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Perum Bulog sudah menyiapkan beras berkualitas sebanyak 200 ribu ton untuk tambahan Bantuan Beras PPKM dari Kementerian Sosial kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan saat ini Bulog tinggal menunggu data untuk mendistribusikan beras tersebut. Buwas menyampaikan Sekretaris Kabinet meminta menteri terkait dan Bulog segera menyediakan beras CBP, dan mendistribusikannya kepada KPM PKH dan KPM BST sesuai data yang disampaikan Menteri Sosial.
"Bulog sudah berkomitmen memastikan beras bantuan PPKM ini sudah stand by di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia, terlebih mengingat stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton. Kami juga menjamin beras ini adalah beras dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik, jadi sekarang ini kita tinggal tunggu datanya saja," ujar Buwas dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (14/7).
Buwas menegaskan Bulog siap melaksanakan penugasan menyalurkan tambahan bantuan beras PPKM kepada 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai dan 10 juta Program Keluarga Harapan, masing-masing nanti akan mendapat tambahan Bantuan Beras PPKM sebanyak 10 kg.
"Dengan adanya tambahan Bantuan Beras PPKM ini maka tidak hanya masyarakat penerima saja yang merasakan manfaatnya, namun juga para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19 karena beras Bulog ini berasal dari beras petani yang dibeli sesuai amanah dari Inpres No.5 Tahun 2015," ucap Buwas.
Mantan Kabareskrim itu menyampaikan bantuan beras PPKM ini dicairkan seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Kata Buwas, peran Bulog sebagai salah satu perusahaan negara dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah teruji. Hal ini dibuktikan dengan besarnya penyaluran Beras KPSH (Operasi Pasar) sejak awal terjadinya pandemi dalam rangka stabilisasi harga di tingkat konsumen serta suksesnya penyaluran Beras Bantuan Presiden bagi masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
