REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr Daeng Muhammad Faqih setuju dengan rencana pemerintah dalam menyediakan vaksin Covid-19 berbayar. Daeng menilai, vaksinasi gotong royong ini sebagai ikhtiar pemerintah dalam mempercepat pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok.
"Untuk membantu mempercepat tercapainya herd immunity dan membantu meringankan pemerintah," kata Daeng dalam sambungan telepon, Senin (12/7).
Ia berkata, dalam suasana pandemi seperti sekarang, kita harus gotong-royong, saling bantu. "Masak orang kaya, mampu, masih nunggu yang gratis, masak gitu," ucap dia.
Namun ia memberikan catatan, vaksin Covid-19 berbayar untuk segmen yang berbeda. Misalnya untuk warga negara asing (WNA) dan untuk orang kaya.
Selain itu, keberadaan vaksin berbayar ini juga tidak menghentikan program vaksinasi gratis dari pemerintah. Artinya, pemerintah tetap harus melanjutkan dan lebih masif lagi dalam memberikan vaksinasi gratis pada masyarakat.
"Jadi syarat pertama segmennya harus jelas, WNA dan orang-orang mampu, silakan. Kedua, program pemerintah ini harus tetap jalan, harus dimasifkan, digiatkan jadi tidak terganggu. Kalau dua-duanya jalan itu harapannya proses vaksinasi cepat, herd immunity lebih cepat tercapai," tuturnya.
Vaksinasi berbayar dan vaksin gratis ini, sambungnya, bukanlah hal baru. Sama halnya dengan vaksin BCG, Polio, DPT, Campak yang masuk dalam program vaksinasi pemerintah, yang dibayar pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkannya secara gratis di posyandu atau puskesmas. Tetapi, ada juga vaksin yang berbayar seperti vaksin flu, vaksin hepatitis, ataupun vaksin HIV.
"Itu kan tidak masuk program pemerintah, maka dia mandiri. Masyarakat bisa mendapatkannya melalui faskes, disuntik, lalu di situ masyarakat bayar," tuturnya.
Dalam sudut pandangnya, vaksinasi berbayar ini memberikan kesempatan kepada orang-orang kaya di Indonesia turut meringankan beban pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. "Kalau menurut saya kita cari jalan tengahnya. Kalau ada orang (dengan) ekonomi mampu ingin cepat (dapat vaksin) silakan pakai yang bayar. Kan kalau orang mampu mengakses vaksin berbayar sama saja membantu pemerintah," ujarnya.
Masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi berbayar di klinik-klinik Kimia Farma. Rencananya, vaksinasi berbayar ini sudah bisa dimulai pada Senin (12/7). Namun karena tingginya antusiasme masyarakat Kimia Farma harus kembali memperpanjang masa sosialiasi dan pengaturan pendaftaran.
Vaksin yang digunakan adalah Sinopharm. Harga vaksin mandiri ini dipatok Rp 321.660 per dosis ditambah biaya layanan Rp 117.910, sehingga biaya satu dosis suntikan menjadi Rp 439.570.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
