REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Vaksin Gotong Royong yang dilakukan oleh PT Kimia Farma dengan menjual vaksin Sinopharm mendapat dukungan beberapa pengamat. Merujuk pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir, vaksinasi berbayar diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.
Pengamat sosial politik Airlangga Pribadi Kusman mengapresiasi terobosan pemerintah menghadirkan Vaksin Gotong Royong melalui BUMN. Menurut dia, dalam kondisi krisis, negara harus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sekaligus memenuhi rasa keadilan.
"Mereka yang mampu terutama dari kalangan kelas menengah ke atas sudah seharusnya membayar vaksin untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 secara cepat," ujar pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Kota Surabaya tersebut dalam diskusi daring bertajuk 'Moral Politik Dan Strategi Sosial Ekonomi Menghadapi Pandemi' yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Kader Bangsa, Senin (12/7) malam WIB.
Menurut Airlangga, dengan kehadiran program vaksin berbayar yang diperuntukkan khusus pada segmen masyarakat tertentu seperti korporasi, warga negara asing, serta masyarakat yang berkemampuan, maka alokasi program vaksin pemerintah bisa dilakukan refokusing.
“Vaksin gratis dijalankan menyasar pada kalangan kelas menengah rentan dan kelas menengah ke bawah. Apabila mereka yang termasuk the have atau mungkin warga negara asing juga mendapatkan fasilitas vaksin gratis, hal ini justru bisa mengarah pada sikap yang bertentangan dengan rasa keadilan,” ujar Airlangga.
Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho memuji langkah inovatif pemerintah terkait kehadiran program vaksin individu. Dalam situasi kebutuhan rill percepatan pelaksanaan vaksinasi dan upaya pemulihan ekonomi, kata Dimas, inisiatif Kemenkes, Kementerian BUMN, dan Kimia Farma sudah tepat.
Dia juga menilai, Vaksin Gotong Royong tidak bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan pelaksanaan vaksin. "Ini kebijakan legitimate, bagi saya fair dan cerdas dalam perspektif menghadapi tekanan pandemi Covid-19 multisektor," kata mantan staf khusus Kantor Staf Presiden tersebut.
Dimas menyayangkan sejumlah pihak yang langsung menyerang pemerintah atas kebijakan Vaksin Gotong Royong ini. "Vaksin gratis untuk rakyat kan tetap berjalan, sementara vaksin berbayar bagi segmen industri dan kalangan menegah atas juga dibuka, kualitas vaksin dan pelayanannya tetap sama baiknya," ucapnya.
"Ini mirip program Bidik Misi kalau di Kampus Negeri, ada jalur prestasi dan ada jalur yang berbayar, tidak ada yang dirugikan dan dizalimi di situ, adil dan masuk akal," ujar Dimas menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
