REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris berencana untuk melonggarkan kebijakan lockdown. Finalisasi rencana itu akan dipublikasikan pada 19 Juli nanti. Pengenduran aturan tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran penyebaran virus Covid-19 varian delta di negara tersebut.
"Kami sangat dekat dengan tonggak akhir dalam skema meringankan kebijakan lockdown, tetapi rencana untuk memulihkan kebebasan kami harus disertai dengan peringatan," kata Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson seperti diwartakan CNBC, Senin (12/7).
Dia mengatakan, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran setiap masyarakat akan protokol kesehatan semisal mengenakan masker. Dia menegaskan, hal itu akan menjadi tanggung jawab setiap warga sebelum pemerintah melonggarkan kebijakan tersebut.
Laporan terakhir menyebut bahwa setidaknya tercatat ada 31 ribu kasus baru paparan Covid-19 varian Delta atau varian India pada Ahad (11/7) lalu. Kendati, dia mengatakan bahwa masyarakat harus mulai belajar hidup bersama dengan virus tersebut.
Dia menyadari bahwa ada potensi paparan Covid-19 akan meningkat ketika lockdown dilonggarkan. Meskipun, program vaksinasi nasional telah menawarkan setiap orang dewasa perlindungan terhadap viru
"Tetapi pandemi global belum berakhir. Sehingga saat kami mengonfirmasi rencana itu, pesan kami akan jelas, kehati-hatian sangat penting," katanya.
Pemerintah Inggris telah menetapkan empat poin yang harus dipenuhi sebelum lockdown dilonggarkan. Termasuk melihat data untuk mengonfirmasi bahwa peluncuran vaksin terus berhasil, tingkat infeksi tidak berisiko serta tidak melonjaknya rawat inap.
Sementara, program vaksinasi Covid-19 di Inggris telah menjadi salah satu yang tercepat di dunia dengan 87,1 persen dari populasi dewasa telah menerima dosis pertama. Sedangkan 66 persen telah menerima dosis kedua.
Pemerintah Inggris mengatakan bahwa peluncuran vaksinasi akan terus dipercepat. Hal tersebut dilakukan dengan memajukan dosis kedua untuk di bawah 40-an hingga delapan minggu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
