Wednesday, 2 Rabiul Awwal 1444 / 28 September 2022

Pekerja di Depok Wajib Tunjukkan KIPOP

Senin 12 Jul 2021 15:42 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Pengendara menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) kepada petugas di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat.

Pengendara menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) kepada petugas di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat.

Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Warga wajib menunjukkan identitas agar bisa bekerja secara lancar.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menetapkan aturan selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bagi warga yang melakukan perjalanan dalam kota Depok wajib menunjukkan Kartu Identitas Pekerja Sektor Prioritas (KIPOP).

"Bagi pekerja di sektor esensial dan krtikal di wilayah Kota Depok agar menunjukkan KIPOP," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana di Depok, Senin (12/7).

Baca Juga

Sedangkan untuk warga Depok yang bekerja di luar wilayah Kota Depok maka harus melengkapi dengan ketentuan wilayah yang dituju misalnya Jakarta maka harus ada Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Sedangkan untuk warga yang bekerja di sektor kesehatan cukup menunjukkan ID CARD dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan dimana warga tersebut bekerja.

"Untuk itu warga yang bekerja maka agar perjalanan bisa lancar maka harus dilengkapi dengan identitas yang telah ditetapkan," katanya.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Wali Kota Depok dengan nomor 443/274/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 yang diberlakukan mulai 10 hingga 20 Juli 2021. SK Wali Kota Depok ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

sumber : antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA