REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Dedy Darmawan Nasution, Muhammad Nursyamsi, Febrianto Adi Saputro, Antara
Rencana Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu ditunda. Sebelumnya pemerintah sudah mengumumkan publik bisa divaksinasi di apotek Kimia Farma tertentu dengan membayar sejumlah uang mulai hari ini.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan mengenai kebijakan Vaksinasi Gotong Royong Covid-19 berbayar diperuntukkan bagi individu. Ia mengatakan, Vaksinasi Gotong Royong yang pada awalnya dibuka untuk perusahaan kini juga dibuka untuk individu.
Pemerintah, kata dia, ingin memberikan opsi yang lebih luas bagi masyarakat yang ingin mengambil Vaksinasi Gotong Royong. Sebab, masih banyak pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses melalui program Vaksinasi Gotong Royong dari Kadin.
“Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program Vaksinasi Gotong Royongnya Kadin,” jelas dia dalam konferensi pers usai rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana, Senin (12/7).
Ia kemudian mencontohkan, terdapat beberapa perusahaan pribadi atau perusahaan kecil yang juga ingin mendapatkan Vaksinasi Gotong Royong dari Kadin, namun terhambat karena tak bisa mendapatkan akses. “Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil, itu juga mereka mau mendapatkan akses ke Vaksin Gotong Royong tapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka,” jelas Menkes.
Selain itu, Vaksinasi Gotong Royong individu ini juga dapat dimanfaatkan oleh para WNA yang sudah tinggal dan memiliki usaha di Indonesia. Menkes menegaskan, Vaksinasi Gotong Royong baik melalui perusahaan maupun individu ini merupakan opsi yang diberikan untuk masyarakat agar mendapatkan akses vaksinasi Covid-19 yang lebih luas.
Menurut Menkes Budi, pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong individu ini akan dimulai setelah vaksinasi pemerintah telah dilakukan secara masif. Terkait pasokan vaksin Covid-19, ia menyebut pada Juli ini Indonesia akan kembali menerima kedatangan 30 juta dosis. Kemudian pada Agustus akan menerima kedatangan 40 juta dosis, dan pada bulan selanjutnya menerima kedatangan 50 juta dosis.
“Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar. Sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia. Sehingga opsinya semuanya tersedia,” kata dia.
Seperti diketahui, pelaksanaan vaksinasi berbayar ini rencananya akan dimulai pada Senin hari ini. Namun PT Kimia Farma kini telah memutuskan untuk menunda pelaksanaannya setelah munculnya pro dan kontra di masyarakat.
Vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong individu ini yakni vaksin Sinopharm. Tiap individu yang akan membeli vaksin Covid-19 membutuhkan biaya hingga sekitar Rp 879.140 hingga tahapannya selesai atau dua dosis suntikan. Dengan rincian tarif pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp 117.910 per dosis.
Aturan mengenai vaksin individu ini diputuskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma.
Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Andree Surianta, dalam keterangan resminya, mengatakan kebijakan Vaksin Gotong Royong berbayar untuk individu bisa mengurangi ketersediaan vaksin gratis bagi karyawan. “Membuka opsi berbayar untuk individu memang bisa mempercepat program vaksinasi tetapi kalau skemanya Vaksinasi Gotong Royong juga, maka otomatis ketersediaan stok untuk karyawan swasta berkurang,” katanya.
Kadin menyebutkan ada sekitar 10 juta orang terdaftar dalam program vaksin gotong royong untuk karyawan. Namun, stok vaksin Sinopharm yang masuk baru cukup untuk 750.000 orang. Vaksinasi Gotong Royong untuk karyawan swasta pun baru menjangkau 465.000 orang. Beberapa hambatan bagi perusahaan di antaranya adalah harga vaksin yang dirasa memberatkan dan ketidakpastian jadwal pengiriman.
“Keterbatasan stok Vaksinasi Gotong Royong membuat jadwal pengiriman sulit dipastikan dan ini membuat perusahaan ragu-ragu untuk berkomitmen, apalagi membayar down payment,” ujar Andree. “Jadi alih-alih meningkatkan jumlah yang divaksinasi, yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran peserta dari perusahaan ke individu,” katanya menambahkan.
Andree mengatakan, agar dapat berjalan dengan baik, usaha mempercepat Vaksinasi Gotong Royong gratis untuk karyawan maupun berbayar untuk individu memerlukan penambahan pasokan, tidak saja dari segi jumlah tetapi juga jenis maupun merek vaksin. Perluasan jenis dan merek vaksin bisa memberikan opsi kisaran harga bagi perusahaan maupun individu dan memungkinkan mereka menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan masing-masing.
Namun mencari supplier baru tentu akan menambah beban pekerjaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma yang ditunjuk sebagai satu-satunya pengimpor, produsen dan distributor vaksin di Indonesia. “Pada akhirnya, cepat lambatnya program vaksinasi, baik pemerintah maupun swasta, akan tergantung dari kecepatan BUMN ini. Kalau pengadaan tetap harus melalui satu pintu saja, membuka jalur-jalur pasokan baru bisa menjejali pintu tersebut dan akhirnya meningkatkan risiko kemacetan,” ungkapnya.
Indonesia, kata Andree, perlu mengembangkan dan mendiversifikasi jalur impor dan produksi vaksinnya untuk mengurangi risiko disrupsi. Ketergantungan pada satu produsen sangat berisiko karena Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang besar untuk mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi.
Penelitian CIPS menemukan bahwa sudah ada pihak swasta Indonesia yang dalam proses menguji vaksin Covid-19, yaitu Kalbe Farma yang menggandeng Genexine dari Korea Selatan. Kalbe bahkan sempat mempertimbangkan membangun fasilitas produksi vaksin di Indonesia.
CIPS merekomendasikan Kementerian Investasi untuk mengidentifikasi hambatan regulasi di sektor manufaktur farmasi dengan menjadikan Kalbe Farma sebagai test case. Membantu Kalbe Farma merealisasikan investasi manufaktur vaksinnya bukan saja akan meningkatkan kapasitas produksi vaksin di dalam negeri, tetapi juga membantu regulator mengidentifikasi hambatan bagi partisipasi Indonesia yang lebih luas dalam rantai nilai global farmasi.
Rencana memperluas program Vaksinasi Gotong Royong perlu perencanaan jalur pasokan yang cermat agar dapat berjalan efektif dan tidak malah mengurangi dampak percepatan yang diharapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
