Senin 12 Jul 2021 13:09 WIB

Sekjen PBB Serukan Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi

Covid-19 akan mendorong 47 juta perempuan dan anak perempuan dalam kemiskinan ekstrem

Rep: Puti Almas/ Red: Christiyaningsih
Antonio Guterres
Foto: AP/K.M. Chaudary
Antonio Guterres

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan upaya untuk melindungi hak-hak kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Populasi Dunia yang jatuh pada Ahad (11/7) lalu.

“Saat memperingati Hari Populasi Dunia, mari kita berjanji untuk menjamin hak kesehatan reproduktif setiap orang di mana pun,” ujar Guterres dalam sebuah pernyataan dilansir Ani News, Senin (12/7).

Baca Juga

Guterres mengatakan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini terus membuat banyak orang kesulitan. Selain jutaan nyawa hilang, ia mengatakan ada korban-korban yang kurang terlihat akibat kondisi ini, mulai dari peningkatan kekerasan dalam rumah tangga hingga kehamilan tidak diinginkan.

“Perkiraan terbaru kami menunjukkan bahwa Covid-19 akan mendorong 47 juta perempuan dan anak perempuan dalam kemiskinan ekstrem. Banyak anak perempuan yang putus sekolah mungkin tidak akan pernah kembali,” jelas Guterres.

Guterres mengatakan di setiap sudut dunia terjadi pengurangan hak reproduktif perempuan. Ia menegaskan kesenjangan dalam akses terhadap hak-hak kesehatan ini tidak dapat diterima. “Perempuan tidak bisa sendirian dalam perjuangan ini,” kata Guterres.

Hari Populasi Dunia adalah acara yang diperingati pada 11 Juli setiap tahunnya dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan masalah populasi global. Acara ini didirikan oleh Dewan Pengatur Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1989.

Peringatan ini sekaligus terinspirasi oleh animo masyarakat saat Five Billion Day pada 11 Juli 1987, tanggal perkiraan di mana populasi dunia mencapai lima miliar orang. Hari Populasi Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai masalah kependudukan seperti pentingnya keluarga berencana, kesetaraan gender, kemiskinan, kesehatan ibu, dan hak asasi manusia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement