REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat agar tidak pesimistis dan meragukan kemampuan Indonesia untuk keluar dari krisis Covid-19. Ia mendorong masyarakat untuk bekerja sama menyatukan energi dan kekuatan dalam mencari solusi di masa sulit ini.
“Dalam hal apapun pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan. Pesimisme membuat otak kreatif kita buntu, energi kita habis tersedot,” kata Moeldoko dikutip dari siaran resmi KSP, Sabtu (10/7).
Moeldoko meminta agar semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan, serta memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa. Ia menegaskan, pemerintah juga tak anti terhadap kritik.
“Pemerintah tidak anti-kritik. Namun saat ini, marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama,” ucapnya.
Demi menekan laju penularan Covid-19 di tengah masyarakat, Presiden Joko Widodo pada Kamis (1/7) mengumumkan kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali sejak 3 Juli-20 Juli.
Selama pemberlakuan PPKM Darurat, aktivitas masyarakat di sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, dan lainnya dibatasi. Pemerintah juga akan memberlakukan sanksi kepada pelanggar peraturan PPKM Darurat sesuai bunyi UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan.
Sementara itu, data dari Kementerian Kesehatan per 9 Juli menunjukkan adanya penambahan kasus positif Covid-19 sebesar 38,124 kasus, menjadikan total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 2,4 juta lebih. “PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus,” kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, pemerintah telah mengupayakan segala upaya dalam penanganan pandemi, baik dari re-alokasi anggaran, penyediaan tambahan tempat tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, upaya percepatan vaksin, hingga tindakan tegas yang diberikan pada para pelanggar PPKM darurat serta para penimbun obat-obatan dan oksigen. Namun, ia mengakui pengimplementasian PPKM di berbagai daerah tak mudah.
Berdasarkan pantauan pemerintah, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat baru berkurang 30 persen. PPKM baru akan dianggap berhasil jika mampu menekan mobilitas di minus 50 persen.
“Sebab itu, pemerintah tetap akan memperketat PPKM sampai tanggal 20 Juli,” tegas Moeldoko.
Selain itu, menurut Moeldoko, ketaatan seluruh warga menjadi kunci pemulihan dari pandemi. Ia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk menarik rem darurat ini akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat. Namun hal ini merupakan pilihan sulit yang harus diambil demi keselamatan masyarakat dan pemulihan bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
